Komisi XI DPR Sorot Coretax Bermasalah: Jangan Sampai Rasio Pajak Jadi Korban

KETUA Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun meminta pemerintah tidak mengecilkan berbagai persoalan sistem administrasi perpajakan Coretax. Pasalnya, kata Misbakhun, Coretax yang bermasalah bukan sekadar persoalan transisi teknologi.

"Melainkan indikasi adanya kelemahan fundamental dalam perencanaan dan eksekusi proyek reformasi perpajakan nasional," ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (27/3).

Misbakhun menegaskan, reformasi perpajakan merupakan agenda strategis negara. Menurutnya, ia tidak boleh gagal hanya karena lemahnya manajemen proyek, kesalahan desain sistem, atau pengawasan yang tidak optimal terhadap pelaksanaan program.

Baca juga : Literasi Pajak Pelaku UMKM Bahan Bangunan Harus Ditingkatkan

“Coretax ini bukan proyek kecil. Ini backbone sistem penerimaan negara. Kalau dari awal sudah muncul keluhan soal desain yang tidak user friendly, proses bisnis yang tidak sinkron, dan kesiapan sistem yang belum optimal, maka pemerintah tidak boleh defensif. Ini harus dibedah total,” kata Misbakhun.

Ia mengingatkan, pengakuan adanya persoalan desain dan kompleksitas sistem sebagaimana disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa harus menjadi pintu masuk untuk melakukan koreksi besar. "Jangan sekadar perbaikan tambal sulam yang berpotensi memperpanjang masalah," katanya.

“Digitalisasi pajak itu bukan hanya soal software. Ini soal perubahan sistem kerja negara. Kalau change managementnya tidak siap, training tidak cukup, dan transisi tidak dirancang matang, maka yang terjadi adalah disrupsi pelayanan, bukan reformasi,” imbuhnya.

Baca juga : Korupsi Pajak di Tengah Ekonomi Lesu dan APBN Defisit Dinilai Darurat Nasional

Misbakhun juga mengingatkan risiko yang lebih besar jika masalah Coretax tidak segera diselesaikan secara struktural. Risiko itu antara lain potensi terganggunya kinerja penerimaan negara serta munculnya moral hazard berupa turunnya kepatuhan sukarela wajib pajak akibat turunnya kepercayaan terhadap sistem.

“Kita tidak boleh mempertaruhkan tax ratio hanya karena sistem administrasi belum siap. Kalau wajib pajak mengalami kesulitan administratif, efeknya bisa langsung ke compliance. Kalau itu terganggu, penerimaan negara juga ikut berisiko,” tegasnya.

Karena itu, Misbakhun mendesak pemerintah mengambil langkah korektif yang lebih tegas. Langkah itu antara lain melakukan audit teknologi dan audit tata kelola proyek secara independen, mengevaluasi kontrak dan kinerja pengembang sistem, serta memastikan adanya penguatan kapasitas SDM digital di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak agar tidak terjadi ketergantungan jangka panjang.

“Jangan sampai negara terlihat seperti sedang bereksperimen dengan sistem pajaknya sendiri. Ini menyangkut kredibilitas fiskal Indonesia. Harus ada timeline yang jelas, target perbaikan yang terukur, dan akuntabilitas yang transparan,” kata Misbakhun. (H-4)