Headline
Senjata ketiga pemerataan kesejahteraan diluncurkan.
Tarif impor 19% membuat harga barang Indonesia jadi lebih mahal di AS.
PENUTUP jalur putar balik di Jalan Prof. Dr. Satrio dibongkar para pengendara kendaraan bermotor yang melintasi jalan di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan.
Menurut Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo penutupan U-turn itu akan tetap dilakukan dalam masa uji coba sepekan ini.
"Jadi memang terkait dengan manajemen lalu lintas, terus terkait dengan penutupan Jalan Satrio memang pasti akan ada pro kontra. Tetapi dari hasil uji coba pada saat itu diberlakukan memang traffic di kawasan itu membaik," ungkapnya di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat (6/12).
Syafrin menyebut masyarakat membongkar beton pembatas U-turn itu karena tidak sabar untuk menuju U-turn yang dibuka normal di depan City Walk Sudirman.
"Iya. Pas uji coba, tapi memang kemudian masyarakat tidak sabar bahwa untuk berputar di Karet itu perasaannya seperti satu kilo atau dua kilo. Padahal itu jaraknya hanya 100 meter sampai 200 meter dari titik yang bersangkutan," tuturnya.
Baca juga: Harus Rela Macet demi Trotoar
Syafrin menuturkan pihaknya akan segera menata kembali beton separator yang sempat dibongkar oleh masyarakat yang digunakan untuk menutup U-turn tersebut.
"Sekarang hari ini kita kembalikan posisi penutupan ke semula dan kita perkuat untuk petugas yang akan berjaga di sana," tegasnya.
Syafrin menuturkan belum ada evaluasi komprehensif mengenai uji coba penutupan putar balik itu. Ia menambahkan evaluasi baru akan dilakukan pekan depan. Namun, ia menilai ada kelancaran arus lalu lintas dari arah utara Jalan Sudirman ke arah timur.
"Artinya hambatan yang disebabkan oleh arus belok kiri ke arah Jalan Satrio itu tidak terjadi lagi. Memang itu tujuannya untuk memecah kepadatan di titik itu," terangnya. (A-4)
LEMBAGA Pemantau Penyimpangan Aparatur Daerah (LP2AD) menilai Refuse Derived Fuel (RDF) Rorotan bisa menjadi sebagai standar nasional dalam pengelolaan sampah perkotaan.
Dinas Perhubungan DKI Jakarta mengembangkan Intelligent Traffic Control System (ITCS) untuk mengatasi kemacetan ibu kota dengan berbasis tekonologi artificial intelligent.
Pemprov DKI perlu menjelaskan bahwa ERP bukan pajak tambahan, melainkan mekanisme pengelolaan ruang jalan secara adil
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung meminta Dinas Bina Marga untuk menertibkan seluruh pembangunan atau proyek galian yang menyebabkan kemacetan di Jakarta.
Deddy menjelaskan bahwa tarif untuk kendaraan yang melintas di jalan yang terpasang ERP seperti di beberapa negara maju, jauh lebih mahal dibandingkan lewat jalan tol.
Polda Metro Jaya mengungkap kemacetan parah yang terjadi di ruas Jalan Gatot Subroto menuju Jalan Jenderal Sudirman pada Rabu (28/5) disebabkan oleh tingginya volume kendaraan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved