Headline
DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.
DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.
Kazakhstan adalah salah satu negara yang sukses memindahkan ibu kota mereka.
Dana ini sudah disiapkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2020.
Jokowi berhasil mengubah cara pandang kekuasaan yang sebelumnya selalu Jawa sentris menjadi Indonesia Sentris
Rekomendasi dan sikap DPR terhadap rencana pemerintah terkait pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur selesai pada 30 September.
Status konsesi Hutan Tanaman Industri (HTI) untuk PT ITCI Hutani Manunggal (IHM) milik Sukanto Tanoto akan segera dicabut.
Menurut Amali, ketiga pengelompokan itu akan dibahas dan dielaborasi dengan menghadirkan narasumber dari internal pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.
Upaya pemindahan ibu kota perlu kajian yang lebih mendalam. Landasan hukum berupa undang-undang pemindahan ibu kota juga harus dikerjakan dengan baik dan tak boleh mendadak.
DPR akan segera mengeluarkan respon resmi DPR terhadap usulan pemerintah terkait pemindahan ibu kota negara.
Facry Ali mengatakan, dalam gagasan politik Jawa itu, kekuasaan sangat ellitis dan penguasa berada di tengah atau di atas rakyat.
Zainudin mengatakan kajian pemindahan ibu kota negara harus benar-benar obyektif agar tidak salah dalam memutuskan.
Pemerintah harus memikirkan bukan hanya domestik dan asing yang ikut investasi, tapi bagaimana pemerintah daerah dan masyarakat bisa diikutkan dan jadi bagian investasi.
RAPAT Paripurna DPR menyepakati nama-nama anggota Panitia Khusus (Pansus) Pemindahan Ibu Kota Negara.
Peningkatan investasi riil di Kalimantan Timur diperkirakan bakal sebesar 47,7%.
Pemindahan Ibu Kota baru ke Kalimantan Timur merupakan satu proyek seksi yang akan banyak dilirik.
Dengan kebijakan tersebut, Indonesia melakukan upaya counter cyclical, atau menjaga pertumbuhan ekonomi tidak melambat seperti yang terjadi pada perekonomian dunia.
Sayembara rancangan ibu kota itu akan terbuka untuk umum bagi seluruh arsitek Indonesia.
Pemerintah tidak akan jor-joran menggunakan APBN untuk membiayai pembangunan ibu kota. Porsi swasta akan didorong jauh lebih besar, bahkan mencapai 80% agar anggaran negara tidak jebol.
Hingga saat ini pihaknya masih menunggu kepastian pemerintah terkait skema pemindahan Ibu Kota baru tersebut.
Pembangunan itu harus menggunakan material konstruksi yang memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI). Untuk itu, diminta pemerintah dapat menerbitkan SNI.
Pemerintah menyiapkan lahan seluas 180.000 hektare di Provinsi Kalimantan Timur guna merealisasikan pemindahan lokasi ibu kota.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved