Headline
DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.
DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.
DPR menargetkan pembahasan rencana pemindahan ibu kota negara bisa selesai dalam masa sidang saat ini.
Ketua Panitia Khusus (Pansus) pemindahan ibu kota negara Zainudin Amali mengatakan, pihaknya akan segera mengeluarkan respon resmi DPR terhadap usulan pemerintah terkait pemindahan ibu kota negara.
"Kalau bisa ya akhir periode ini, toh ini tidak terlalu banyak pekerjaan. Karena ini bukan bahas UU. Kita membahas apa yang menjadi respon DPR terhadap usulan pemerintah," tutur Zainudin saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/9).
Zainudin melanjutkan, Pansus juga akan membahas hal-hal pokok yang dibahas dalam pansus pemindahan ibu kota negara. Pansus akan membahas hal-hal terkait sumber pembiayaan, infrastruktur, lahan lingkungan, serta regulasi terkait aparatur negara.
Baca juga : Fachry Ali : Pemindahan Ibu Kota Jadi Awal Periode 'Post Java'
"Saya kira kita akan kaji beberapa hal pokok besar ini dalam pansus," paparnya.
Zainudin melanjutkan, pansus juga akan melakukan kajian yang lebih mengutamakan hal kuantitatif dalam pembahasan pemindahan ibu kota dengan presentase mencapai 70%.
Sedangkan 30% sisanya membahas hal-hal terkait kualitatif. Zainudin menilai surat presiden terkait rencana pemindahan ibu kota memiliki dasar untuk dibahas oleh DPR.
"Semua fraksi harus melepaskan subyektifitas mereka sehingga objektif. karena hasilnya menjadi sikap lembaga kita dari DPR yang akan disampaikan respon DPR terhadap usulan pemerintah," ujarnya. (OL-7)
Hal itu disampaikan Prasetyo menanggapi berbagai usulan dari sejumlah pihak yang mendorong agar pemerintah mempertimbangkan moratorium pembangunan IKN.
Partai NasDem meminta ada keputusan yang cepat oleh Presiden agar IKN segera kita putuskan sebagai Ibu Kota Negara melalui Keppres
Hal tersebut disampaikan Basuki menanggapi pertanyaan Anggota Komisi II DPR Muhammad Khozin terkait unggahan dan pemberitaan soal maraknya penyakit masyarakat di kawasan IKN.
KETUA Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia memastikan bahwa ibu kota Republik Indonesia akan pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN) pada tahun 2028.
Presiden Prabowo Subianto menargetkan Kota Nusantara pada 2028 ditetapkan menjadi ibu kota politik.
Pemindahan ibu kota menunggu penandatanganan Keputusan Presiden (Keppres) tentang pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) terlebih dahulu.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved