Headline
DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.
DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.
BADAN Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengatakan anggaran pembangunan ibu kota baru masih dapat berubah karena mengikuti pelbagai kondisi, terutama ekonomi yang mungkin terjadi di masa mendatang.
Deputi Bidang Pengembangan Regional Bappenas Rudy Soeprihadi Prawiradinata mengungkapkan, pemerintah masih terus mengaji dan mematangkan desain lokasi-lokasi ibu kota baru.
Proses tersebut diperkirakan akan berjalan hingga akhir tahun ini sehingga besaran anggaran baru akan difinalisasikan pada tahun depan.
"Kami ingin membuat ini seoptimal mungkin, setajam mungkin. Kami masih matangkan desain dan segala sesuatunya," ujar Rudy di Jakarta, Selasa (10/9).
Baca juga: Rusia Siap Bantu Pembangunan di Ibu Kota Baru
Ia pun memastikan pemerintah tidak akan jor-joran menggunakan APBN untuk membiayai pembangunan ibu kota. Porsi swasta akan didorong jauh lebih besar, bahkan mencapai 80% agar anggaran negara tidak jebol.
"Kita bisa gunakan skema KPBU (Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha) atau bahkan PINA (Pembiayaan lnvestasl Non-Anggaran Pemerintah). Sudah ada contoh infrastruktur yang murni seluruhnya dari swasta seperti Bandara Kertajati dan Tol Becakayu," tandas Rudy.
Sebelumnya, pemerintah sempat menyebut perkiraan anggaran untuk pembangunan ibu kota baru mencapai Rp466 triliun yang berasal dari APBN dan swasta. Jumlah tersebut akan dialokasikan dalam beberapa tahun anggaran. (OL-8)
Hal itu disampaikan Prasetyo menanggapi berbagai usulan dari sejumlah pihak yang mendorong agar pemerintah mempertimbangkan moratorium pembangunan IKN.
Partai NasDem meminta ada keputusan yang cepat oleh Presiden agar IKN segera kita putuskan sebagai Ibu Kota Negara melalui Keppres
Hal tersebut disampaikan Basuki menanggapi pertanyaan Anggota Komisi II DPR Muhammad Khozin terkait unggahan dan pemberitaan soal maraknya penyakit masyarakat di kawasan IKN.
KETUA Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia memastikan bahwa ibu kota Republik Indonesia akan pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN) pada tahun 2028.
Presiden Prabowo Subianto menargetkan Kota Nusantara pada 2028 ditetapkan menjadi ibu kota politik.
Pemindahan ibu kota menunggu penandatanganan Keputusan Presiden (Keppres) tentang pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) terlebih dahulu.
KEPALA Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara Basuki Hadimuljono menyampaikan, enam bank akan menjadi pelopor dalam pembangunan layanan sektor perbankan di ibu kota baru.
Presiden Prabowo Subianto menargetkan Kota Nusantara pada 2028 ditetapkan menjadi ibu kota politik.
Rencana Jokowi berkantor di IKN diyakini untuk yakinkan investor
Ini merupakan upacara pertama kali di IKN. Kedua, tingginya harga-harga akomodasi di IKN, adalah momen situasional, apalagi kondisi areanya penuh keterbatasan akses.
IKN dapat dana teknis 2 juta dollar dari URTF
Pemeirntah berencana membangun kawasan ekonomi khusus (KEK) di sekitar kawasan ibu kota baru meskipun pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved