DPR Kaji Tingkat Keamanan Lokasi Ibu Kota Baru di Kalimantan

Zainudin mengatakan kajian pemindahan ibu kota negara harus benar-benar obyektif agar tidak salah dalam memutuskan. Bersasarkan data dari BPBD, setidaknya telah terjadi keb

30 kali kebakaran hutan dan lahan di Penajam Paser Utara. Kebakaran terbesar terjadi di dua kelurahan, yakni Kelurahan Petung dan Giripurwa yang luas lahan gambutnya sekitar 100 hektare.

"Ya semuanya, karena dalam usulan pemerintah minim bencana. Tapi kejadian ada, menjadi fakta yang muncul dan kita tanyakan bagaimana (bisa terjadi) kepada pemerintah," kata Zainudin sebelum rapat Pansus di kompleks palremen, Senayan, Rabu (18/9).

Politikus Golkar ini mengatakan bahwa agenda rapat Pansus ialah membahas usulan pemerintah terkait pemindahan ibu kota. Kajian Pansus akan menjadi sikap resmi DPR terhadap usulan pemerintah.

"Kita membahas apa yang menjadi respon DPR terhadap usualan pemerintah. Nanti ini adalah respon resmi DPR," ujar Zainudin dan menambahkan jika kajian DPR benar-benar obyektif.

Dia menjelaskan bahwa pembahasan usulan pemerintah ini diharapkan rampung hingga akhir masa jabatan di bulan September. "Kalau bisa ya akhir periode ini, toh ini tidak terlalu banyak pekerjaan, karena ini bukan membahas undang-undang," jelasnya.

Pemebentukan Pansel ibu kota dilakukan dalam rapat paripurna yang diselenggarakan, Senin (16/9) kemarin. Zainudin mengatakan, pansus yang dibentuk belum membahas rancangan undang-undang, namu kajian akan usulan pemerintah.

"Jadi, yang mau ditetapkan adalah Pansus Pengkajian," tegasnya.

Menurut dia, jumlah anggota pansus saat ini paling banyak berasal dari PDI Perjuangan, yaitu sebanyak 6 orang, menyusul Golkar sebanyak 5 orang.

Presiden Jokowi telah menyerahkan surat dan lampiran pemindahan ibu kota negara ke DPR, setelah mengumumkan pemindahkan ibu kota negara ke Provinsi Kalimantan Timur yaitu di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara. (Uta)