Kesiapan Industri Baja Lokal Hadapi Perpindahan Ibu Kota

PEMERINTAH Presiden Joko Widodo telah memutuskan memindahkan Ibu Kota Negara dari DKI Jakarta ke Kabupaten Penajam Pasar Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, di Provinsi Kalimantan Timur.

Terkait hal itu, Sekretaris Jenderal Asosiasi Roll Former Indonesia, Nicolas Kesuma, meminta pemerintah agar memperhatikan material konstruksi untuk pembangunan perumahan dan gedung perkantoran di ibu kota baru.

Menurut dia, pembangunan itu harus menggunakan material konstruksi yang memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI). Untuk itu, diminta pemerintah dapat menerbitkan SNI.

"Bagaimana proses pembangunan itu berjalan. Adanya standarisasi baja ringan. SNI wajib. Harus segera direalisasikan oleh pemerintah," kata Nicolas Kesuma melalui keterangan tertulis yang diterima Rabu (4/9).

Baca juga: Penyiapan Lahan Ibu Kota Baru tidak Mengalami Kendala

Selain menggunakan material konstruksi yang sudah memenuhi SNI, kata dia, pemerintah diharapkan memperhatikan dampak dari pembangunan ibu kota baru tersebut.

Dia menegaskan, pemerintah jangan menggunakan material konstruksi, seperti kayu-kayu yang diambil dari hutan-hutan di sekitar ibu kota baru. Sebab, itu akan mengotori lingkungan.

"Membangun tanpa menggunakan kayu-kayu lokal. Di sini peran produk ramah lingkungan," ujarnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Syarif Burhanuddin, mendukung upaya agar material konstruksi untuk pembangunan mempunyai SNI.

"SNI dijadikan acuan. Salah satu ingin standardisasi. Semua SNI. Kami meminta standarisasi. Kualitas bangunan bagus. Supaya bagus, dari material harus sesuai standar," tukasnya. (RO/OL-1)