Pemindahan Ibu Kota Untuk Halau Perlambatan Ekonomi Indonesia

SALAH satu alasan pemerintah mengambil kebijakan kontroversial soal pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur ialah sebagai kebijakan pro-aktif  guna mengatasi pergerakan siklus ekonomi dunia yang kini mengalami tekanan.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Bambang Brodjonegoro mengatakan, dengan kebijakan tersebut, Indonesia melakukan upaya counter cyclical, atau menjaga pertumbuhan ekonomi tidak melambat seperti yang terjadi pada perekonomian dunia.

"Dengan pemindahan Ibu Kota itu diharapkan Kalimantan dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang akan menciptakan modal serta lapangan perkerjaan baru," kata bambang di jakarta, Senin (16/9).

Dengan demikian, Indonesia dapat menghalau resesi perekonomian global yang telah diprediksi oleh banyak ekonom dunia.

Sejalan dengan Bambang, Ekonom dari Universitas Indonesia Ari Kuncoro menilai, pemindahan Ibu Kota di tengah guncangan perekonomian global menjadi satu hal yang masuk akal.

Baca juga : Kementerian PUPR Gelar Sayembara Rancangan Ibu Kota Negara Baru

Pasalnya, Indonesia butuh memperluas lahan investasi bagi swasta untuk memperkuat prospek investasi.

"Sirkulator investasi di Indonesia perlu ditambah. Itulah yang sebenarnya dicari sektor swasta. Banyak peluang yang nanti akan tumbuh bukan hanya di Ibu Kota baru, tapi kota-kota penunjangnya juga seperti Balikpapan, Samarinda, dan Palangkaraya," ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Hendri Saparini menyatakan, dirinya optimistis pemindahan Ibu Kota dapat mendorong geliat perekonomian Indonesia.

Namun, Ia encatat, pemerintah perlu melakukan perencanaan detil secara matang, serta memperbanyak diskusi agar tidak salah langkah.

Selain itu, dirinya juga mengingatkan tantangan yang dihadapi pemerintah dalam membangun Ibu Kota baru adalah mencari sumber pendanaan dalam waktu singkat.

Untuk itu, dirinya menilai pemerintah perlu menggaet banyak pihak untuk terlibat dalam investasi ini.

"Apa yang kita akan bangun? Yang perlu kita pikirkan, sudahkan kita bicara siapa yang kita ajak untuk investasi? Untuk itu pemerintah harus memikirkan bukan hanya domestik dan asing yang ikut investasi. Tapi Bagaimana pemerintah daerah dan masyarakat bisa diikutkan dan jadi bagian dari investasi," tuturnya. (OL-7)