Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
PANITIA Khusus (Pansus) DPR Pemindahan Ibu Kota Negara menargetkan menyelesaikan tugasnya pada masa akhir DPR periode 2014-2019, akhir September 2019.
''Kalau bisa, akhir periode ini kita bisa menghasilkan. Kita memang ditargetkan harus selesai periode ini, berarti September 2019,'' kata Ketua Pansus Pemindahan Ibu Kota, Zainuddin Amali, di kompleks parlemen, Jakarta, kemarin.
Dia mengatakan pansus yang dipimpinnya akan menghasilkan rekomendasi yang akan menjadi dasar bagi DPR untuk merespons permintaan pemerintah terkait kajian pemindahan ibu kota.
Menurut dia, Presiden Jokowi sudah meminta izin untuk memindahkan ibu kota dan disertai surat dan kajian yang cukup tebal. ''Dari kajian yang tebal itu, kami klasifikasikan dalam tiga kelompok.''
Amali mengatakan pengelompokan itu terkait sumber pendanaan dan infrastruktur. Kedua, soal rencana lokasi, lahan, dan lingkungan. Ketiga, aparatur dan produk-produk regulasi yang akan dihasilkan dalam rekomendasi tersebut.
Menurut Amali, ketiga pengelompokan itu akan dibahas dan dielaborasi dengan menghadirkan narasumber dari internal pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.
''Pemerintahan daerah kami batasi dua saja, daerah yang ditempati calon ibu kota yang baru dan yang ditinggalkan, yaitu pemerintah Kalimantan Timur dan DKI Jakarta,'' ujarnya.
Sementara itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro menegaskan proses pemindahan ibu kota itu bisa selesai dalam kurun lima tahun. Optimisme itu bersumber dari kajian yang telah dilakukan dengan melihat proses pemindahan ibu kota di negara-negara lain.
Di Brasil, ucap dia, pemindahan ibu kota hanya dilakukan dalam lima tahun, yakni sejak 1956 hingga 1960. Begitu pun di Pakistan yang hanya berlangsung selama empat tahun.
Dua negara itu memindahkan ibu kota pada periode 1960-an ketika teknologi belum secanggih dan seefisien sekarang. Mereka saat itu juga tidak berstatus sebagai negara kaya.
"Namun, mereka bisa lima tahun. Indonesia dengan dukungan teknologi yang sudah maju pasti bisa juga secepat itu," tutur dia.
Terlebih, lokasi ibu kota baru Indonesia berada di antara dua kota besar yang sudah sangat berkembang, yakni Banjarmasin dan Samarinda, tidak seperti Brasilia di Brasil yang kala itu masih berupa hutan.
Dengan berbagai referensi yang ada, ia sangat yakin proses pemindahan ibu kota bisa rampung dalam lima tahun. Terlebih, untuk tahap awal itu, pembangunan juga baru akan berfokus pada gedung-gedung pemerintahan dan fasilitas publik seperti rumah sakit.
Bambang juga memastikan akan mengutamakan mitigasi guna mencegah terjadinya bencana kabut asap di ibu kota baru nanti.
"Kami sudah kaji. Letak ibu kota baru itu kan jauh dari titik-titik api, dari sumber-sumber kebakaran sekarang," ujarnya. (Uta/Pra/X-10)
MAYORITAS wakil rakyat Jakarta berpendapat Ibu Kota sudah darurat banjir. Atas dasar tersebut, DPRD DKI sepakat membentuk tim panitia khusus (pansus)
KETUA DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi mengungkapkan bahwa tugas panitia khusus (pansus) banjir berbeda dengan usulan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
PANITIA Khusus (Pansus) banjir akan memanggil semua pihak terkait untuk menyelidiki terjadinya banjir di Jakarta seperti Mantan Gubernur Basuki Tjahaja
Pembentukan pansus untuk mengusut penyalahgunaan kekuasaan Sambo tidak semudah membalik telapak tangan. Meski ada desakan dari publik dan aktivis, tetapi di DPR sulit direalisasikan.
TIM Advokasi untuk Kemanusiaan Korban Gagal Ginjal Akut pada Anak (GGAPA) dan 25 keluarga korban menemui Komisi IX DPR di Jakarta, pada Rabu, 25 Januari 2023. Mereka meminta DPR membentuk pansus.
Charlers Honoris mengatakan, jika tak ada keseriusan dari pemerintah untuk mengatasi persoalan tersebut, DPR akan membentuk panitia khusus (Pansus) terkait polusi udara.
Desain yang ramah lingkungan dan mengangkat kekhasan Indonesia mengantarkan Nagara Rimba Nusa menjadi desain calon ibu kota negara baru Indonesia.
Sofian bukanlah orang baru dalam dunia perencanaan dan tata kota. Setelah menyelesaikan studi master di University of New South Wales, Australia, pada 1999
‘THE chief function of the city is to convert power into form, energy into culture, dead matter into the living symbols of art, biological reproduction into social creativity’.
Rencana integrasi transportasi Jabodetabek ditetapkan dalam Peraturan Presiden No 55/2018 tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek (RITJ).
Ada rencana Bappenas untuk melakukan tukar guling gedung milik pemerintah kepada pihak swasta guna mendapat dana tambahan pemindahan ibu kota.
Beberapa masalah akan tetap berada di Jakarta di antaranya urbanisasi, isu kriminalitas, polusi udara, dan transportasi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved