Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Anggota DPR RI Komisi IV Fraksi PKS, Slamet mengatakan akan menyerukan terkait panitia khusus (Pansus) Pagar laut ke fraksi lainnya. Hal ini merupakan dorongan untuk mengungkap dalang di balik pemagaran tersebut.
"Pansus kan harus diputuskan oleh pembimbingan DPR dalam paripurna sehingga kami sudah sampai di level pembimbingan fraksi, tinggal bagaimana nanti fraksi mengkomunikasikan dengan fraksi lainnya," ujar Slamet kepada Metro TV, hari ini.
Lebih lanjut Slamet mengatakan, Pansus ini diadakan dalam rangka memberikan dukungan politik kepada Presiden RI, Prabowo Subianto yang dinilainya memang mempunyai kemauan yang luar biasa memiliki semangat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.
Kedua, Slamet menyebut Pansus menjadi jembatan koordinasi antara berbagai kementerian dan lembaga. Hal ini dimaksudkan jembatan bagi Kementerian dan beberapa lembaga lain yang mungkin memiliki koordinasi tidak baik.
"Kalau kemudian memang ego masing-masing tidak ada atau masih bertahan pada ego masing-masing, koordinasi lemah, maka diharapkan Pansus ini menjadi satu sarana untuk kemudian menyelesaikan ini," imbuhnya.
Sebelumnya, Pansus terkait pagar laut telah disampaikan oleh Fraksi PKS pada saat Rapat Paripurna DPR RI ke-10 yang diselenggarakan pada Selasa, 21 Januari 2025 lalu. Namun, usulan tersebut masih dalam proses pembahasan.(P-2)
Meski demikian, kuasa hukum Kades Arsin tetap akan menghargai hasil keputusan dan tugas serta kewenangan Kementerian Kelautan dan Perikanan tersebut.
Sebanyak 263 warkah terkait kasus pemalsuan penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dan Seritifkat Hak Milik (SHM) di kawasan pagar laut Desa Kohod.
POLISI mengungkap modus operandi dugaan pemalsuan dokumen terkait sertifikat hak guna bangunan (SHGB) dan sertifikat hak milik (SHM) di kawasan Pagar Laut, Tangerang
POLRI menyebut ada dugaan keterlibatan pegawai kementerian dan lembaga terkait kasus pemalsuan dokumen sertifikat hak guna bangunan (SHGB) dan sertifikat hak milik (SHM) pagar laut Tangerang
Terkait apakah Kejagung akan memanggil Kades Kohod, ia mengatakan bahwa Kejagung masih memonitor perkembangan kasus ini.
POLRI mengagendakan gelar perkara kasus pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, besok, Selasa (4/2). Gelar perkara guna menentukan kasus itu bisa naik ke penyidikan
Fadli mengatakan, indikasi penguasaan wilayah laut kini didasari adanya permintaan penerbitan dokumen di Desa Kohod. Bahkan, ada berkas yang sudah dicabut, namun, diajukan ulang.
MENTERI Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menyebut pihaknya telah mencabut 50 sertifikat yang terbit di atas pagar laut Tangerang.
Aduan yang dilayangkan oleh Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman terkait SHGB pagar laut adalah sebuah energi dan dukungan kepada pihaknya.
Tessa mengatakan, KPK mengapresiasi semua pihak yang mau mengadukan dugaan rasuah, maupun penyimpangan keuangan negara.
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid membatalkan sertifikat hak guna bangunan (SHGB) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang, Banten
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved