Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Masyarakat pesisir di Tangerang menunggu langkah tegas dari Presiden Prabowo untuk memberikan solusi masalah pagar laut
POLRI tengah menyelidiki kasus pagar laut di perairan Tangerang, Provinsi Banten. Bahkan, surat perintah dimulainya penyelidikan (SPDP) telah terbit pada 10 Januari 2025.
POLISI memeriksa tujuh saksi dalam kasus pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten.
POLRI mengagendakan gelar perkara kasus pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, besok, Selasa (4/2). Gelar perkara guna menentukan kasus itu bisa naik ke penyidikan
POLRI menyebut ada dugaan keterlibatan pegawai kementerian dan lembaga terkait kasus pemalsuan dokumen sertifikat hak guna bangunan (SHGB) dan sertifikat hak milik (SHM) pagar laut Tangerang
POLISI mengungkap modus operandi dugaan pemalsuan dokumen terkait sertifikat hak guna bangunan (SHGB) dan sertifikat hak milik (SHM) di kawasan Pagar Laut, Tangerang
Sebanyak 263 warkah terkait kasus pemalsuan penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dan Seritifkat Hak Milik (SHM) di kawasan pagar laut Desa Kohod.
Meski demikian, kuasa hukum Kades Arsin tetap akan menghargai hasil keputusan dan tugas serta kewenangan Kementerian Kelautan dan Perikanan tersebut.
MENTERI Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) pagar laut di Tangerang ilegal.
Negara diminta tidak boleh kalah oleh pihak-pihak yang mencari keuntungan pribadi dalam kasus pagar laut.
Penulusuran Media Indonesia, PT CISN yang memiliki sertifikat HGB di area pagar laut Tangerang merupakan anak perusahaan dari PT Pantai Indah Kapuk Dua (PANI) milik Sugianto Kusuma alias Aguan.
Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) merespons soal hak guna bangunan (HGB) terkait pembuatan pagar laut di Tangerang, Banten. HGB sudah ada sejak 2023.
WAKIL Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf mengatakan DPR RI akan memanggil Menteri Agararia dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengenai polemik pagar laut di Tangerang
KETUA Masyarakat Pesisir Nusantara (MPN) Zul Helmi menyoroti adanya sertifikat hak guna bangunan (HGB) di lokasi pagar laut Tangerang
KPK menduga ada indikasi korupsi dalam penerbitan sertifikat hak milik (SHM) dan hak guna bangunan (HGB) pagar laut di perairan Tangerang
Bambang Rukminto meminta agar polisi turut mengusut indikasi pemalsuan izin pendirian pagar laut di perairan Tangerang, Banten, ia menduga ada unsur tindak pidana dalam penerbitan HGB
KOORDINATOR Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman melaporkan pengesahan SGM dan HGB area pagar laut Tangerang, Banten ke KPK
MENTERI Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengaku tak bisa menjawab soal adanya sertifikat hak guna bangunan (SHGB) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) di area pagar laut Tangerang
Tessa mengatakan, KPK mengapresiasi semua pihak yang mau mengadukan dugaan rasuah, maupun penyimpangan keuangan negara.
Pansus ini diadakan dalam rangka memberikan dukungan politik kepada Presiden RI, Prabowo Subianto yang dinilainya memang mempunyai kemauan yang luar biasa menuntaskan kasus pagar laut.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved