Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
KEPALA Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenhum) Kejaksaan Agung (Kejagung) Harli Siregar mengatakan akan memantau informasi pencopotan enam pegawai kementerian ATR/BPN yang diduga terlibat HGB pagar laut untuk melihat ada tidaknya indikasi suap.
"Tentu kaitan konteksnya apa, apakah dalam kaitan itu, misalnya, dalam konteks pemalsuan, atau tidak profesional dalam menjalankan jabatannya, apakah ada suap, dan seterusnya. Nah ini nanti yang kita lihat," jelasnya saat ditemui di Kompleks Kejagung, Jakarta, Kamis (30/1).
Ia menyebut Kejagung akan proaktif melakukan pengamatan soal sengkarut masalah pemasangan pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Institusi kejaksaan sampai sejauh ini mendahulukan kerja-kerja yang dilakukan institusi terkait, dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikatan maupun Kementerian ATR/BPN.
Menurut Harli, penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM-Pidsus) bakal turut mengusut dugaan korupsi jika Kementerian KP dan Kementerian ATR/BPN menemukan indikasi dugaan pidana.
"Kalau misalnya terindikasi ada tindak pidana korupsi, katakanlah dalam penerbitannya dan seterusnya, ada suap gratifikasi, nah tentu ini menjadi kewenangan kami," kata Harli.
Nusron mengaku sudah mencopot enam pegawai Kementerian ATR/BPN butut pemasangan pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang. Dugaan korupsi di balik pemasangan pagar laut itu juga dilaporkan oleh Koordinator MAKI Boyamin Saiman ke Kejagung.
Dalam aduannya, Boyamin turut melaporkan oknum ATR/BPN di Kabupaten Tangerang yang menerbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) dan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) di perairan yang dipatok pagar laut. Selain itu, Boyamin mengadukan sejumlah kepala desa, aparatur kecamatan maupun kabupaten di Kabupaten Tangerang.
"Karena berkaitan nampaknya dengan perda yang disambung-sambungkan, ada Perda Nomor 13/2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tangerang. Yang laut itu kan seakan-akan akan dibuat lahan pemukiman atau apa, itu disambung-sambungkan," tandasnya. (H-3)
Meski demikian, kuasa hukum Kades Arsin tetap akan menghargai hasil keputusan dan tugas serta kewenangan Kementerian Kelautan dan Perikanan tersebut.
Sebanyak 263 warkah terkait kasus pemalsuan penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dan Seritifkat Hak Milik (SHM) di kawasan pagar laut Desa Kohod.
POLISI mengungkap modus operandi dugaan pemalsuan dokumen terkait sertifikat hak guna bangunan (SHGB) dan sertifikat hak milik (SHM) di kawasan Pagar Laut, Tangerang
POLRI menyebut ada dugaan keterlibatan pegawai kementerian dan lembaga terkait kasus pemalsuan dokumen sertifikat hak guna bangunan (SHGB) dan sertifikat hak milik (SHM) pagar laut Tangerang
Terkait apakah Kejagung akan memanggil Kades Kohod, ia mengatakan bahwa Kejagung masih memonitor perkembangan kasus ini.
POLRI mengagendakan gelar perkara kasus pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, besok, Selasa (4/2). Gelar perkara guna menentukan kasus itu bisa naik ke penyidikan
Terkait apakah Kejagung akan melakukan upaya paksa untuk menghadirkan Riza Chalid, Anang mengatakan bahwa saat ini penyidik masih menjadwalkan pemanggilan
Riza tidak dijadikan buronan karena penyidik mau memanggilnya dulu sebelum upaya paksa itu diambil. Saat ini, strategi pemanggilan tengah disusun.
Asri Irwan terpilih dalam kategori Jaksa Tangguh dalam Pemberantasan Korupsi, bersama empat jaksa lainnya dari berbagai daerah di Indonesia.
MANTAN Direktur Utama Bank BJB, Yuddy Renaldi, kini berstatus tersangka dalam dua kasus korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung (Kejagung).
Tom dinyatakan bersalah dalam kasus ini. Dia divonis penjara selama empat tahun dan enam bulan.
Kejagung merupakan penegak hukum yang harus komit menindaklanjuti perintah Presiden. Namun, semua perintah wajib dipelajari dengan baik untuk menyamakan tugas dan kewenangan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved