Polisi Ungkap Ada Dugaan Keterlibatan Pegawai Kementerian pada Kasus Sertifikat Pagar Laut Tangerang

POLRI menyebut ada dugaan keterlibatan pegawai kementerian dan lembaga terkait kasus pemalsuan dokumen sertifikat hak guna bangunan (SHGB) dan sertifikat hak milik (SHM) di wilayah pagar laut perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Hal ini diketahui seusai polisi mengungkap keterlibatan Kepala Desa (Kades) Kohod Arsin membuat surat palsu yang dicetak dan ditandatangani sendiri.

Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro menjelaskan surat palsu itulah yang kemudian digunakan oleh Arsin dan lainnya untuk mengajukan permohonan pengukuran dan pengakuan hak ke Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang.

"Selanjutnya dengan bantuan dari beberapa oknum pada kementerian dan lembaga, terbitlah bukti kepemilikan hak berupa SHGB dan SHM di atas perairan laut Desa Kohod," kata Djuhandani dalam keterangan tertulis, Selasa (11/2). 

Baca juga : Polri Periksa 7 Saksi untuk Usut Dugaan Pidana Pagar Laut Tangerang

Di samping itu, Djuhandhani mengatakan penyidik telah menyita sejumlah barang bukti seusai menggeledah kantor hingga rumah Kades Kohod Arsin pada Senin (10/2) 10 Februari 2025. Yakni Kantor Desa Kohod, Rumah Kepala Desa Kohod Arsin, dan rumah Sekretaris Desa Kohod Ujang Karta.

Dalam penggeledahan di kediaman Sekretaris Desa Kohod, polisi menyita sejumlah barang bukti. Di antaranya, dokumen, komputer, printer, dan scanner.

"Barang bukti yang telah disita tersebut adalah benda yang digunakan untuk melakukan pemalsuan dan alat yang digunakan untuk membuat surat palsu," ungkap Djuhandani.

Dittipidum Bareskrim Polri telah meningkatkan status perkara kasus dugaan pemalsuan SHGB-SHM di wilayah pagar laut Tangerang ke tahap penyidikan. Kini, polisi tengah mengumpulkan alat bukti untuk menetapkan tersangka. (P-5)