Masyarakat Pesisir Menanti Ketegasan Pemerintah Selesaikan Masalah Pagar Laut

POLEMIK pagar laut di Tangerang dinilai menimbulkan keresahan serta memicu konflik horizontal di tengah masyarakat wilayah pesisir. Langkah tegas pemerintah harus dilakukan agar bisa menyelesaikan persoalan. 

"Masyarakat Banten, termasuk ulama, tokoh masyarakat, pemuda, dan nelayan, kini tengah dalam kondisi emosional akibat polemik pagar laut dengan tanpa solusi konkret", kaya Ketua Forum Kebangsaan Provinsi Banten, Laksamana Pertama TNI (Purn). Sony Santoso dalam keterangan yang diterima, Jumat (24/1). 

Sonny mengaku mendengar keluhan dari banyak pihak. Para ulama, tokoh masyarakat dan nelayan merasa terabaikan. "Mereka sangat kecewa dengan langkah-langkah pemerintah yang belum memberikan solusi konkret," ujarnya.

Baca juga : Menteri Trenggono Sebut Area Pagar Laut Tangerang bukan PSN

Ditambah lagi, muncul dugaan perangkat desa dan beberapa tokoh setempat justru menjadi pendukung aktif dalam proyek pagar laut. Munculnya sertifikat hak milik (SHM) dan hak guna bangunan (HGB) di area  pagar laut dinilai sebagai bentuk ketidakadilan yang tidak dapat ditoleransi. 

"Banyak kepala desa dan tokoh agama yang seharusnya berdiri bersama rakyat kini justru menjadi ‘centeng’ proyek ini. Hal ini sangat melukai hati masyarakat Banten," tegas Sony.

Sony juga menyoroti hasil rapat dengar pendapat antara Komisi IV DPR RI dengan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, yang dianggap gagal menjawab keresahan masyarakat. 

Baca juga : Kelompok Masyarakat Pesisir Soroti HGB di Area Pagar Laut yang Terbit di Era Jokowi

"Jawaban Menteri KKP hanya berputar-putar dan tidak menyentuh akar persoalan. Ini semakin memperkuat persepsi bahwa pemerintah tidak serius menangani permasalahan ini," katanya.

Dia mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk turun tangan langsung memimpin penyelesaian masalah ini. Menurut Sony, langkah konkret dari kepala negara sangat diperlukan untuk memulihkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. 

"Presiden harus hadir sebagai solusi, bukan hanya menyerahkan persoalan ini kepada pihak-pihak yang selama ini terbukti tidak mampu menyelesaikannya," ujarnya.

Baca juga : DPR akan Panggil Menteri ART/BPN terkait Polemik Pagar Laut di Tangerang

"Pemerintah pusat harus menunjukkan keberpihakan kepada rakyat kecil, bukan kepada kepentingan pemodal. Jika tidak, kepercayaan masyarakat Banten akan hilang, dan konflik ini akan terus membesar," lanjut Sony.

Sony mengungkapkan masyarakat pesisir di Tangerang menunggu langkah tegas dari Presiden Prabowo untuk memberikan solusi yang berpihak kepada keadilan dan kepentingan masyarakat luas. 

Dia juga mengingatkan mengimbau ke masyarakat sekitar untuk menjaga ketertiban meskipun situasi tengah memanas. 

"Kami meminta masyarakat untuk tetap menjaga kedamaian meski kekecewaan memuncak. Jangan sampai ketidakadilan ini menjerumuskan kita ke dalam konflik fisik yang lebih parah," tegasnya. (P-5)