Menteri Trenggono Sebut Area Pagar Laut Tangerang bukan PSN

MENTERI Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan area pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang, Banten, bukan bagian dari proyek strategis nasional (PSN). 

"Tidak. Kita sudah cek tidak. Jadi kita sudah cek dan ternyata itu di luar PSN," ujar Trenggono di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/1)

Trenggono mengatakan pihaknya akan mengevaluasi terkait polemik pagar laut. Dia bakal menurunkan tim untuk memastikan tak merugikan nelayan.

Baca juga : Agus Pambagio PSN Seharusnya Diberikan ke BUMN Bukan Swasta

"Nanti kemudian kita akan bicara dengan nelayan juga. Pasti nelayan menjadi prioritas kita gitu," ujar Trenggono.

Area pagar laut di Tangerang tersebut sempat dikaitkan dengan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan PIK 2 tidak pernah masuk dalam PSN. Kawasan PSN adalah ekowisata tropical coastland.

"PIK 2 tidak pernah jadi PSN. Yang menjadi PSN adalah ekowisata di sana. Coastland," ujar Airlangga, dalam program Breaking News Metro TV, Rabu, (22/1). 

Baca juga : Kelompok Masyarakat Pesisir Soroti HGB di Area Pagar Laut yang Terbit di Era Jokowi

Pembangunan pagar laut sepanjang 30,16 kilometer itu dipastikan ilegal.  Bukti tersebut salah satunya datang dari Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid yang mengungkapkan bahwa di kawasan pagar laut itu terdapat 263 sertifikat hak guna bangunan (SHGB) milik dua perusahaan swasta dan perorangan. Selain itu, ada pula sertifikat hak milik (SHM) sebanyak 17 bidang.

"Jumlahnya 263 bidang dalam bentuk SHGB atas nama PT Intan Agung Makmur sebanyak 234 bidang, atas nama PT Cahaya Inti Sentosa sebanyak 20 bidang, dan 9 bidang perorangan," beber Nusron, kemarin.

Penulusuran Media Indonesia, dikutip dari laporan tahunan dan laporan keberlanjutan tahun 2023, PT Cahaya Inti Sentosa merupakan anak usaha PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk (PANI) atau PIK 2. 

Baca juga : DPR akan Panggil Menteri ART/BPN terkait Polemik Pagar Laut di Tangerang

Sementara itu, Trenggono tak bisa menjawab soal adanya sertifikat hak guna bangunan (SHGB) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) di area pagar laut Tangerang. Menurutnya, hal itu merupakan ranah Kementerian ATR/BPN.

"Terhadap (terbit SHGB dan SHM) itu saya pasti tidak bisa menjawab, tidak diperbolehkan menjawab kenapa itu lahir itu adalah ranahnya Menteri ATR BPN dan sudah dijawab oleh beliau," kata Trenggono. (P-5)
 

(P-5)