Abraham Samad Laporkan Aguan soal Skandal HGB Pagar Laut ke KPK

MANTAN Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad bersama dengan Koalisi Masyarakat Antikorupsi melaporkan pemilik Agung Sedayu Group, Sugianto Kusuma alias Aguan ke Lembaga Antirasuah hari ini, Jumat (31/1). Laporan itu terkait dengan skandal pagar laut.

“Diduga kuat dilakukan oleh Agung Sedayu Group dan anak perusahaannya. Oleh karena itu, kita meminta supaya KPK tidak usah khawatir memanggil orang yang merasa dirinya kuat selama ini, yaitu Aguan,” kata Samad di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (31/1). 

Samad meyakini adanya kongkalikong yang merujuk kepada tindakan korupsi dari penerbitan sertifikat hak milik (SHM) dan hak guna bangunan (HGB) yang dikantongi Aguan. KPK diharap menindaklanjuti aduan itu dengan memanggil pengusaha tersebut.

Baca juga : KPK Didesak Kejar Pihak yang Terlibat Dugaan Korupsi Pagar Laut

“Karena nama ini seolah-olah diciptakan mitos bahwa dia tidak tersentuh oleh hukum. Oleh karena itu kita ingin mendorong KPK supaya orang ini segera diperiksa,” ujar Samad.

KPK diharap tidak gentar untuk memanggil Aguan demi menindaklanjuti laporan yang sudah masuk. Sebab, kata Samad, semua orang di Indonesia memiliki kedudukan yang sama di mata hukum.

“Tidak boleh ada seseorang secara individu mengatur negara ini. Tidak boleh ada seseorang secara individu mengatur Presiden,” ucap Samad.

Baca juga : Usai Dicopot, 6 Pejabat BPN yang Terbitkan Sertifikat Pagar Laut Tangerang Berpeluang Diproses Pidana

Samad menilai pagar laut di wilayah Tangerang, Banten, berkaitan dengan proyek Pantai Indah Kapuk (PIK) 2. Aguan diyakini bisa dijadikan pemancing untuk membongkar praktik kotor yang dilakukan pejabat dalam penerbitan sertifikat pagar laut.

“Yang jelas kita melaporkan proyeknya ya, proyek strategis nasionalnya. Kemudian juga kita melaporkan tentang ada dugaan kuat terjadi suap menyuap gratifikasi di dalam penerbitan sertifikat di atas laut,” kata Samad.

Menurut Samad, ada kerugian negara dalam pemagaran laut bersertifikat itu. Sebab, kekayaan laut diklaim untuk dinikmati pihak tertentu.

Baca juga : Masyarakat Pesisir Menanti Ketegasan Pemerintah Selesaikan Masalah Pagar Laut

“Kita bisa melihat bahwa disitu ada kerugian negara sebenarnya ya. Pasal dua, kerugian negara. Oleh karena itu, ini menjadi kewenangan KPK. Dan kita sudah sampaikan langsung kepada pimpinan KPK,” terang Samad.

Dalam laporannya, Samad mengaku menyertakan sejumlah bukti. Berkas yang dibawa dilihat langsung oleh para komisioner Lembaga Antirasuah, salah satunya Ketua KPK Setyo Budiyanto.

“Data-data yang kita punya cukup banyak, kita sudah collect dalam satu sistem. Sehingga begitu dibutuhkan, kita bisa langsung mendistribusikan kepada KPK untuk membantu KPK melakukan penyelidikan lebih cepat,” ujar Samad.

KPK juga diyakini tidak cuma menjadi penonton dalam skandal pagar laut ini. Sebab, kata Samad, kejanggalannya terang benderang.

“Tapi kami yakin juga bahwa KPK juga pasti punya data yang cukup untuk melakukan yang namanya pulbaket (pengumpulan bahan keterangan),” tutur Samad. (P-5)