PBHI Sebut Kasus Pagar Laut di Perairan Tangerang Langgar 13 Aturan Undang-Undang

PERHIMPUNAN Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) mendata ada 13 peraturan undang-undang (UU) yang telah dilanggar dalam kasus pagar laut di perairan Tangerang, Banten. 

“Temuan kami ada 13 peraturan perundang-undangan termasuk aturan turunan yang dilanggar, belum lagi menghitung sejumlah perizinan lainnya,” kata pengurus PBHI Ghina Sabrina dalam keterangannya pada Sabtu (25/1).

Ghina menjelaskan 13 aturan UU yang dimaksud telah dilanggar dalam kasus pagar laut di antaranya, UU Cipta Kerja, UU Pokok Agraria, UU Kelautan dan UU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil. 

Baca juga : Kelompok Masyarakat Pesisir Soroti HGB di Area Pagar Laut yang Terbit di Era Jokowi

Kemudian kasus pagar laut juga bertentangan dengan UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan sejumlah aturan turunan dari sejumlah undang-undang tersebut.

Ghina mengatakan, dalang di balik pagar laut sudah secara jelas nampak di permukaan namun justru pihak penegak hukum membuatnya seolah kabur sehingga tidak ada penindakan yang tegas. 

“Pihak yang terlibat sudah jelas, yakni perusahaan yang terafiliasi dengan proyek pengembangan PIK 2,” 

Baca juga : Negara tidak Boleh Kalah di Kasus Pagar Laut

Atas dasar itu, kata Gina, tak ada alasan bagi aparat kepolisian untuk mengklaim bahwa pemasang pagar laut masih misterius. Dikatakan bahwa polisi harus menyeret aktor di balik pemasangan pagar laut itu.

“Aktor intelektual dan pemodalnya siapa, itu sudah jelas. Jangan anggap otak di balik ini misterius, tinggal keberanian saja mau bertindak atau tidak,” tuturnya.

Ghina menilai, pelaku pelanggaran terhadap sejumlah peraturan tersebut bisa dikenakan pasal berlapis sesuai aturan yang berlaku. Ia juga mendorong aparat untuk menindak aktor utama yang terlibat. 

Baca juga : Menteri KP Tegaskan Sertiifikat HGB Pagar Laut di Tangerang Ilegal

“Jangan sampai aktor yang ditangkap adalah aktor lapangan, bukan aktor intelektual,” tandasnya.

Nusron batalkan sertifikat

Sebelumnya, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid resmi membatalkan sejumlah sertifikat yang terbit di wilayah pagar laut yang berada di Desa Kohod, Kabupaten Tangerang, Banten. Pencabutan dilakukan setelah melakukan sejumlah pemeriksaan.

“Kami bersama tim melakukan proses pembatalan sertipikat, baik itu sertifikat hak milik (SHM) maupun hak guna bangunan (HGB),” kata Nusron.

Baca juga : Menteri ATR Nusron Wahid Cabut Sertifikat di Kawasan Pagar Laut

Sebelum melakukan pencabutan, Nusron menyampaikan pihaknya melakukan pengecekan dokumen yuridis. Lalu, mengecek prosedur untuk memastikan apakah prosesnya sudah benar atau belum. 

“Namun, karena ini menyangkut pembatalan, langkah terakhir adalah mengecek fisik materialnya. Tadi kami sudah datang dan melihat kondisi fisiknya,” jelasnya. 

Nusron mengatakan setidaknya ada 263 bidang dalam bentuk sertifikat HGB di wilayah perairan Tangerang. Rinciannya, atas nama PT Intan Agung Makmur sebanyak 234 bidang, PT Cahaya Inti Sentosa sebanyak 20 bidang, serta atas nama perorangan sebanyak 9 bidang.

“Ada juga SHM, surat hak milik, atas 17 bidang Lokasinya juga benar adanya sesuai aplikasi Bhumi, yaitu di Desa Kohod, Pakuhaji, Kabupaten Tangerang.” 

Dari temuan tersebut, Nusron akan berkoordinasi dengan Badan Informasi Geospasial (BIG). Hal itu untuk memastikan apakah titik sertifikat HGB tersebut berada di dalam atau di luar garis pantai. Bila ternyata sertifikat HGB diterbitkan di luar garis pantai alias di wilayah lautan, Nusron berjanji bakal melakukan evaluasi. (Dev/M-3)