Berita Terbaru Pansus Dpr Ri Hari Ini

Fraksi PKS DPR RI Akan Inisiasi Pansus Pagar Laut

Pansus ini diadakan dalam rangka memberikan dukungan politik kepada Presiden RI, Prabowo Subianto yang dinilainya memang mempunyai kemauan yang luar biasa menuntaskan kasus pagar laut.

Mangkir Panggilan, Pansus Bakal Jemput Paksa Yaqut jika Masih tak Hadir

ANGGOTA Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Haji DPR RI, Marwan Jafar, menegaskan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas kembali mangkir dari panggilan Pansus Haji, Kamis (19/9).  

Temuan Pansus: Jemaah Haji Khusus 2024 Bayar Hingga Rp 1,1 Miliar

Tidak adanya penentuan batas atas biaya calon jemaah haji khusus menyebabkan para Penyelenggara Ibadah Haji Khusus atau biro travel haji mematok biaya tinggi.

Pansus Haji Diminta Tuntaskan Kerja dalam Sebulan

Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar mengatatakan kesimpulan dari panitia khusus (Pansus) Angket Haji 2024 dikebut. Kesimpulan ditarget selesai pada satu bulan ke depan.

Pansus Haji Jangan Terganggu Muktamar PKB dan Munas Golkar

PKB akan menyelenggarakan Mukmatar pada 24-25 Agustus 2024. Sedangkan, Golkar pada 20-21 Agustus 2024.

Tokoh Muhammadiyah dan NU Berpendapat Pembentukan Pansus Haji tidak Mendesak

Jika DPR tetap bersikeras untuk mempansuskan persoalan haji, Lukman menilai waktu yang tersisa hanya kurang dari dua bulan ini akan sulit untuk membereskan semuanya.

Harga Beras Naik, Pembentukan Pansus Impor Beras Dinilai Jadi Bukti Berpihak kepada Rakyat

harga beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) Bulog juga terpantau naik menjadi Rp12.600 per kilogram. Harga rata-rata beras SPHP naik tipis 0,08% atau Rp10.

Legislator Demokrat dan PKS Setuju Secepatnya Dibentuk Pansus Dugaan Skandal Mark Up Impor Beras

Setelah Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), kini legislator dari Partai Demokrat dan PKS turut mendorong agar Pansus dugaan skandal mark up impor beras Bulog dapat segara dibentuk di DPR.

Komisi IV DPR Bakal Dorong Pansus Ungkap Dugaan Mark Up Impor Beras

Pembentukan Pansus untuk mengungkap dugaan skandal mark up impor 2,2 juta ton beras senilai Rp2,7 triliun dan kerugian negara akibat demurrage impor beras senilai Rp294,5 miliar.

DPR RI Tetapkan Keanggotaan Pansus RUU Paten

WAKIL Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menetapkan keanggotaan Pansus Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 13 tahun 2016 tentang Paten.

Marwan Jafar: Cegah Potensi Kerugian Negara Terkait Kerja Sama PGN-Gunvor

Jika perlu DPR selaku badan legislatif dengan hak pengawas sesuai UU bisa membentuk Pansus DPR

Bahas Penanganan Polusi Udara, DPR Usulkan Bentuk Pansus

Charlers Honoris mengatakan, jika tak ada keseriusan dari pemerintah untuk mengatasi persoalan tersebut, DPR akan membentuk panitia khusus (Pansus) terkait polusi udara.

DPR Apresiasi Cara Pangdam V Brawijaya Tangkal Hoaks

Program itu dapat mewujudkan tugas pokok dan fungsi Babinsa TNI dalam mencegah segala bentuk ancaman keamanan. 

PSI Dorong DPR Bentuk Pansus Transaksi Janggal Rp349 Triliun

Temuan itu bisa menjadi pintu masuk membongkar jejaring praktik pencucian uang oleh aparatur negara.

Soal Transaksi Mencurigakan Rp349 T, Pakar : Harus Lewat Hak Angket atau Pansus DPR

"Harus dituntaskan lewat hak angket DPR atau pembentukan pansus, sehingga masalah jadi terang benderang dan langkah pembersihan di internal Kemenkeu jadi lebih cepat,"

Legislator PDIP Tolak Pansus Terkait Polemik Rp349 Triliun

Bambang Pacul menolak pembentukan panitia khusus (pansus) terkait transaksi mencurigakan berupa tindak pidana pencucian uang (TPPU) senilai Rp349 triliun.

Transaksi Janggal Rp349 T, Pukat UGM: Silahkan DPR Membuat Pansus

Pembentukan pansus akan bergantung pada keterangan Mahfud MD dan Sri Mulyani dalam rapat lanjutan yang dijadwalkan berlangsung Rabu (29/3).

Pansus Dinilai Penting Bongkar Transaksi Mencurigakan Rp349 Triliun

Peneliti Pusat Studi Anti Korupsi Fakultas Hukum Universitas Mulawarman menilai pansus perlu untuk membongkar transaksi mencurigakan Rp349 triliun.

Korban Obat Sirop Maut Minta Pansus, Komisi IX DPR masih Andalkan Panja

TIM Advokasi untuk Kemanusiaan Korban Gagal Ginjal Akut pada Anak (GGAPA) dan 25 keluarga korban menemui Komisi IX DPR di Jakarta, pada Rabu, 25 Januari 2023. Mereka meminta DPR membentuk pansus.

Desak Para Tenaga Honorer Segera Diangkat Menjadi ASN, DPR Minta Penerimaan PPPK Dihentikan

"Kami meminta penerimaan PPPK sementara dihentikan, karen tadi DPR diwakili dari seluruh perwakilan Komisi, telah dibentuk Pansus Honorer.. "

Dilema Relasi Gender di Arab Saudi

Born to Rule: Prabowo, Sumitro, dan Takdir Sejarah

Lemahnya Perlindungan Konsumen

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting