Soal Transaksi Mencurigakan Rp349 T, Pakar Harus Lewat Hak Angket atau Pansus DPR

DIREKTUR Eksekutif Center of Law and Economic Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai, sengkarut aliran transaksi mencurigakan senilai Rp349 triliun hingga mengenai data yang dimiliki pemerintah harus dituntaskan segera. Itu menurutnya dapat ditempuh melalui hak angket atau pembentukkan pansus DPR RI.

"Harus dituntaskan lewat hak angket DPR atau pembentukan pansus, sehingga masalah jadi terang benderang dan langkah pembersihan di internal Kemenkeu jadi lebih cepat," kata dia kepada Media Indonesia, Jumat (31/3).

Melalui hak angket atau pembentukkan pansus, DPR dapat melakukan pemanggilan terhadap Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menteri Keuangan, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi untuk mencari titik terang mengenai aliran transaksi yang disebut janggal.

"Dengan kehadiran hak angket atau pansus, maka pihak-pihak yang terlibat dalam pengambilan kebijakan wajib hadir ke DPR, termasuk Menkeu, PPATK dan Menkopolhukam," kata Bhima.

"Karena kalau makin berlarut-larut, kepercayaan wajib pajak bisa menurun sehingga mengancam rasio pajak kita," tambahnya.

Bhima juga menilai, interpertasi mengenai besaran transaksi janggal yang saat ini masih berbeda hanya akan menghambat upaya bersih-bersih di Kemenkeu. Yang ada, kata Bhima, itu seolah menunjukkan ada pihak yang ingin melindungi institusi tertentu.

"Kalau soal berapa aliran uang yang mencurigakan saja masih beda interpretasi, maka sulit tindak lanjutnya. Jadi jangan seolah ada yang ingin melindungi institusi nya karena pegawai yang terlibat indikasi pencucian uang dan pidana terlalu banyak," terangnya. (Z-5)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Ghani Nurcahyadi