Headline
DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.
DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.
KALANGAN investor mengakui, pemindahan Ibu Kota baru ke Kalimantan Timur merupakan satu proyek seksi yang akan banyak dilirik.
Di sisi lain, investor juga mengingatkan pemerintah untuk menciptakan iklim investasi yang ramah dan tidak berbelit. Hal itu diungkapkan oleh Managing Director PT Bangun Cipta Kontraktor Djoko Sarwono.
"Pemindahan Ibu Kota ini sangat prospektif. Tapi kita juga harus memperbaiki siklus investasi. Konseptualnya harus clear, proyeknya jelas, nilainya jelas, dan cara mengimplementasikannya juga harus benar," kata Djoko di Gedung Bappenas, Jakarta Pusat, Senin (16/9).
Baca juga : Pemindahan Ibu Kota Untuk Halau Perlambatan Ekonomi Indonesia
Sejalan dengan itu, Wakil Ketua Umum Bidang Properti Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Hendro Gondokusumo menyatakan hal senada. Ia berharap pemerintah dapat memudahkan pengusaha properti untuk mengurus hak guna usaha (HGU) dari properti yang dibangun di Ibu Kota baru.
"Nanti setelah penentuan jelas mana untuk rumah mewah, menengah, perkantoran, lantas swasta ingin untuk membantu dalam mewujudkan Ibu Kota baru. Kita minta HGU bisa memudahkan kita," ucapnya.
Seperti diketahui, pemerintah berencana untuk menggaet sektor swasta untuk melakukan investasi dalam pemindahan Ibu Kota baru ke Kalimantan Timur.
Adapun, pemerintah membutuhkan dana sebesar Rp466 triliun untuk pemindahan Ibu Kota. Secara rinci, sebesar Rp123,2 triliun dana akan didatangkan dari swasta dan BUMN, Rp253,4 triliun lewat Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), dan Rp89,4 triliun dari APBN. (OL-7)
Hal itu disampaikan Prasetyo menanggapi berbagai usulan dari sejumlah pihak yang mendorong agar pemerintah mempertimbangkan moratorium pembangunan IKN.
Partai NasDem meminta ada keputusan yang cepat oleh Presiden agar IKN segera kita putuskan sebagai Ibu Kota Negara melalui Keppres
Hal tersebut disampaikan Basuki menanggapi pertanyaan Anggota Komisi II DPR Muhammad Khozin terkait unggahan dan pemberitaan soal maraknya penyakit masyarakat di kawasan IKN.
KETUA Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia memastikan bahwa ibu kota Republik Indonesia akan pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN) pada tahun 2028.
Presiden Prabowo Subianto menargetkan Kota Nusantara pada 2028 ditetapkan menjadi ibu kota politik.
Pemindahan ibu kota menunggu penandatanganan Keputusan Presiden (Keppres) tentang pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) terlebih dahulu.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved