DPR Bentuk Pansus Ibu Kota Negara

RAPAT Paripurna DPR menyepakati nama-nama anggota Panitia Khusus (Pansus) Pemindahan Ibu Kota Negara. Penyusunan pansus itu disebut sebagai respons DPR terhadap surat Presiden Joko Widodo tentang pemindahan ibu kota negara.

"Ini ada surat masuk dari Presiden, maka DPR harus merespons surat Presiden yang melampirkan semacam studi tentang pemindahan ibu kota. Dibentuklah pansus agar semua fraksi terlibat," kata Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah di Gedung DPR, Jakarta, kemarin.

Fahri menyebutkan hampir seluruh fraksi di DPR sudah menye-torkan nama anggotanya untuk menjadi anggota pansus. Hingga kemarin, Fraksi Partai Demokrat (PD) belum menyetorkan nama anggotanya. "Ya saya enggak tahu sebab saya juga melihat ini waktunya kan pendek sekali," ujarnya.

Terpisah, Ketua Komisi II DPR Zainuddin Amali menyebutkan pansus bertugas mengkaji hasil kajian pemerintah terkait pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur. Ia menegaskan pembahasan belum menyentuh aspek regulasi ibu kota baru.

"Belum tentang UU, ini masih tentang mengkaji hasil kajian pemerintah. Dari situ akan muncul sikap DPR terhadap kajian pemerintah," ungkapnya.

Ia menjelaskan pansus beranggotakan 30 legislator. Anggota pansus dari PDI Perjuangan paling banyak dengan jumlah enam orang. Kemudian Golkar lima orang dan sisanya diisi partai lain.

"Saya salah satu dari lima (anggota pansus pemindahan ibu kota) itu," ujarnya.

Menurut Zainuddin, pansus pemindahan ibu kota tak akan mengalami masalah kendati DPR periode ini segera menutup masa tugas. Pansus hanya akan mengkaji soal pemindahan ibu kota berdasarkan laporan pemerintah. Tenggat pengkajian oleh pansus ditetapkan hingga 30 September 2019.

"Kan ini namanya kajian. Kalau sampai 30 September kami belum selesai bekerja, tentu kami melaporkan kepada pimpinan agar memberikan tugas kepada pansus, dan pimpinan akan melaporkan kepada periode yang berikutnya. Kan itu bisa dilanjutkan," bebernya. (Medcom/P-4)