Pemindahan Ibu Kota Jaga Pertumbuhan Ekonomi

DI tengah ketidakpastian perekonomian dunia saat ini, Indonesia justru mengambil satu keputusan krusial, yakni memindahkan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur pada 2020.

Di tengah pro dan kontra terkait langkah itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan pemindahan ibu kota menjadi salah satu kebijakan pro-aktif pemerintah guna mengatasi pergerakan siklus ekonomi dunia yang kini mengalami tekanan.

"Kami melakukan countercylical. Menjaga pertumbuhan agar tidak semakin lambat, tapi lebih baik," kata Bambang di Gedung Bappenas, Jakarta, kemarin.

Dengan pemindahan ibu kota itu, Kalimantan Timur diharapkan dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang akan menciptakan modal serta lapangan pekerjaan baru. Dengan demikian, Indonesia diharapkan mampu menghalau resesi perekonomian global.

Seperti halnya Bambang, ekonom Universitas Indonesia Ari Kuncoro juga menilai pemindahan ibu kota di tengah guncangan perekonomian global menjadi satu hal yang masuk akal. Pasalnya, Indonesia harus memperluas lahan investasi bagi swasta untuk memperkuat prospek investasi.

"Sirkulator investasi di Indonesia perlu ditambah. Itulah yang sebenarnya dicari sektor swasta. Banyak peluang yang nanti akan tumbuh bukan hanya di ibu kota baru, tapi kota-kota penunjangnya juga seperti Balikpapan, Samarinda, dan Palangka Raya," ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Hendri Saparini menyatakan dia optimistis pemindahan ibu kota dapat mendorong geliat perekonomian Indonesia. Namun, dia mencatat, pemerintah perlu melakukan perencanaan detail secara matang serta memperbanyak diskusi agar tidak salah langkah.

Hendri juga mengingatkan tantangan pemerintah dalam membangun ibu kota baru ialah mencari sumber pendanaan dalam waktu singkat. Untuk itu, dia menilai pemerintah perlu menggaet banyak pihak untuk terlibat di investasi ini.

"Pemerintah harus memikirkan bukan hanya domestik dan asing yang ikut investasi, tapi bagaimana pemerintah daerah dan masyarakat bisa diikutkan dan jadi bagian investasi." (Ata/E-3)