Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
Dia menekankan segala kebijakan yang diambil pemerintah selama pandemi covid-19 bertujuan untuk rakyat.
Penundaan pembahasan bagian RUU Cipta Kerja mengacu hasil dialog antara pemerintah dan serikat pekerja.
Komnas HAM berpendapat pemerintah perlu mengeluarkan kebijakan perlindungan terhadap penyandang disabilitas.
Awalnya, 440 sektor usaha yang ditetapkan menerima keringanan. Belakangan basis penerima diperluas menjadi 1.083 bidang usaha.
Sebab, covid-19 merupakan bencana nasional yang harus ditangani bersama dalam waktu bersamaan pula.
Perintah presiden soal larangan mudik, harus dimonitoring oleh presiden, apakah dijalankan oleh para menteri pembantunya.
Defisit anggaran melonjak dari proyeksi awal lantaran untuk mengantisipasi dampak pandemi covid-19.
Menurutnya Pemerintah telah menjadikan Covid-19 sebagai prioritas utama dengan skala 60-70%.
Pemerintah juga harus mengantisipasi dampak dari pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di sejumlah daerah.
Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta, Diana Dewi menyambut positif kebijakan pemerintah dalam rangka mengurangi beban pekerja, dengan program Kartu Prakerja.
Presiden meminta kami membuat kajian untuk pembayaran THR dan gaji ke-13, apakah perlu dipertimbangkan lagi mengingat beban belanja negara yang meningkat
Meski penyampaian laporan keuangan kementerian atau lembaga (K/L) disampaikan tepat waktu, BPK meminta pemerintah untuk mencermati revaluasi aset negara.
Menurut Said, revisi penjelasan yang memberikan kelonggaran defisit APBN dari 3% ke 5% dari PDB dan rasio pajak terhadap PDB tetp 60%
Ketua DPR, Puan Maharani mendukung langkah pemerintah merealokasikan anggaran negara untuk kepentingan penanggulangan pandemi covid-19
Pemerintah diminta lebih transaparan dalam memberikan informasi terkait kesiapan tenaga kesehatan di tengah pandemi virus korona (Covid-19).
Meluasnya kasus positif Covid-19 membuat pemerintah harus menyiapkan skenario terburuk dari dampak pandemi global.
Gugus tugas dalam Keppres Nomor 7 Tahun 2020 tentang penanganan percepatan penanganan Covid-19 sebetulnya secara fungsional telah dilakukan pemerintah.
Abe harus terlebih dahulu menyatakan keadaan darurat jika ia ingin menggunakan wewenang baru itu.
Jumlah pasien positif virus korona di Indonesia terus bertambah. Ketua DPR RI, Puan Maharani, meminta pemerintah segera membentuk satgas penanganan wabah korona.
PKS menilai batalnya kenaikan iuran BPJS Kesehatan sesuai keputusan Mahkamah Agung, menjadi tamparan keras bagi pemerintah terkait penyusunan regulasi.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved