DPR Larangan Mudik Jokowi Jangan Sampai Dimentahkan Luhut

ANGGOTA Komisi V DPR, Irwan, mengatakan meski terkesan terlambat, ia tetap mengapresiasi keputusan Presiden Jokowi untuk melarang mudik. Namun, larangan itu harus dibarangi dengan pengawasan yang ketat.

"Berdasarkan pengalaman perintah presiden ini harus dikontrol, harus betul-betul kontrol ke pembantunya, dalam hal ini Pak Luhut Plt Menhub. Karena sering kali perintah presiden atau imbauan, kali ini larangan mudik, sering kali justru dibantah oleh pembantunya sendiri. Beberapa kali dikoreksi, lingkaran istana saling membantah," ujar Irwan, dalam keterangannya, Selasa, (21/4).

Jadi, dikatakan Irwan, perintah presiden soal larangan mudik, harus dimonitoring oleh presiden, apakah dijalankan oleh para menteri pembantunya.

"Pak Jokowi harus betul-betul memperlihatkan posisi beliau sebagai presiden dan ditindaklanjuti sampai bawah, sehingga larangan presiden bisa membantu usaha pemerintah dalam memutus mata rantai covid-19," ujarnya.

Ia mengatakan larangan mudik harus diikuti dengan penghentian sementara operasi angkutan umum.

"Kalau sudah pelarangan mudik, akses darat laut, dan udara di luar alur logistik dan lainnya ya ditutup dari Jakarta," ujar Irwan.

Seperti diketahui, Presiden Jokowi akhirnya memutuskan untuk memberlakukan larangan mudik. Hal itu dilakukan untuk memutus rantai penyebaran covid-19 dari Jakarta yang saat ini menjadi pusat penyebaran covid-19 ke berbagai daerah lain. (OL-4)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Akhmad Mustain