Headline
Kemantapan jalan nasional sudah mencapai 93,5%
Kumpulan Berita DPR RI
PADA 29 Februari 2020 menjadi istimewa, selain sebagai tahun kabisat yang hanya terjadi empat tahun sekali, menjadi sesuatu yang luar biasa bagi Slowakia.
Bangsa Slowakia melakukan pemilihan umum parlemen untuk menentukan apakah dominasi Partai Smer-SD yang telah berkuasa 12 tahun, masih akan terus berlanjut atau harus berakhir. Hasil pemilihan akhirnya memenangkan Partai OlaNO yang dipimpin Igor Matovic, yang mengantarkan ia sebagai perdana menteri.
Program kampanye Partai OLaNO dengan isu perubahan yang menekankan kejujuran untuk perbaikan bangsa Slowakia, memikat pemilih. Partai ini mampu meraih suara terbanyak dan mendudukkan 53 wakilnya dari 150 anggota parlemen terpilih.
Tiga pekan kemudian, PM Igor Matovic dan kabinetnya dilantik pada 21 Maret 2020. Pelantikan ini menandai pemerintahan baru Slowakia resmi terbentuk. Berdasarkan undang-undang, bahwa pemerintah yang baru terbentuk harus menyerahkan manifesto kabinet, yaitu program kerja kabinet dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari kepada parlemen untuk mendapat persetujuan.
Kurang sehari dari batas waktu terakhir, PM Igor Matovic menyerahkan dokumen manifesto kepada parlemen. Dokumen setebal 121 halaman itu mencakup program kerja pemberantasan korupsi, meningkatkan daya saing ekonomi, memperbaiki sistem Kesehatan, penguatan diplomasi kebudayaan, ekonomi yang berkelanjutan, meningkatkan ketahanan pangan dan memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap negara.
Krisis kepercayaan
Korupsi memang menjadi musuh bersama di seluruh pemerintahan dunia, dan kemenangan Partai OLaNo juga disebabkan krisis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan Slowakia saat itu.
Untuk membangun kepercayaan eitu, PM Igor Matovic menyatakan perang terhadap korupsi. Hal itu juga janji-janji semasa kampanye Matovic yang ingin membangun Slowakia dengan jujur dan transparan. Dalam manifestonya, PM Matovic menekankan bahwa syarat dasar bagi sebuah negara yang berfungsi melayani warganya adalah hukum dan keadilan berlaku setara bagi semua orang. Termasuk penghapusan hubungan patron klien (kolusi dan nepotisme).
Hal itu akan memperkuat keyakinan publik terhadap pemerintah. Hasil yang dapat diukur dari langkah-langkah anti korupsi dapat dilihat pencapaian persepsi korupsi Slowakia dalam perbaikan peringkat Transparansi Internasional. Targetnya naik 20 tingkat dibandingkan dengan peringkat saat ini.
Pengakuan agama
Tekad memberantas korupsi ini menjawab keraguan banyak pihak akan janji-janji Matovic semasa kampanye. Namun ada satu perubahan visi yang mendasar dari pemerintahan baru ini, yakni kesadaran akan pengakuan hak asasi manusia (HAM) di Slowakia, termasuk pengakuan terhadap agama.
Menengok ke belakang, Slowakia yang sebelumnya tidak mengakui sepenuhnya keberagaman agama, di bawah pemerintahan PM Matovic kini mengubah haluannya.
Dalam manifestonya, ia mengakui bahwa pemerintah Slowakia selama ini memasung kebebasan berpikir dan berbeda pendapat. Termasuk pelanggaran terhadap kebebasan beragama yang hidup di masyarakat. Untuk mengubah hal tersebut, Slowakia ke depan akan secara aktif berpartisipasi dalam mendukung kebebasan beragama di dunia.
Langkah tersebut di atas akan diwujudkan PM Matovic dengan membentuk satu badan pemerintah yang berkuasa penuh tentang perlindungan kebebasan beragama atau keyakinan. Usulan ini ada dalam manifesto pemerintahan baru yang tengah dibahas oleh parlemen.
Usulan ini disetujui oleh 93 dari 141 anggota parlemen yang menghadiri pemungutan suara atas manifesto tersebut. Artinya lebih dari 50% anggota parlemen menyetujuinya.
Pergeseran kebijakan PM Matovic yang tertuang dalam manifestonya, mengingatkan akan deklarasi universal HAM. Hal ini merupakan babak baru bagi pemerintahan Slowakia ke depan.
Posisi Slowakia di mata dunia pun akan berubah menjadi semakin baik. Pemerintahan baru di bawah kepemimpinan PM Igor Matovic membawa optimisme perubahan ke arah yang lebih baik.
Kemenkumham Imigrasi sesuaikan jam layanan selama Ramadan 1447 H. Simak jadwal buka paspor, UKK, dan immigration lounge di seluruh Indonesia.
Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto mencapai 79,9 persen. Pengamat menilai keberanian pemberantasan korupsi diapresiasi.
KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak menyebut Presiden Prabowo menekankan evaluasi berkelanjutan dan peningkatan kinerja TNI-Polri demi rakyat.
Gubernur Lemhannas TB Ace Hasan Syadzily membuka P3N Angkatan ke-27 dengan harapan melahirkan pemimpin nasional berintegritas dan berwawasan kebangsaan.
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menilai reformasi Polri tak bisa instan karena 30 aturan internal perlu dibenahi.
Purbaya menegaskan Juda Agung memiliki kapasitas dan pengalaman yang mumpuni untuk melanjutkan sejumlah agenda strategis.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved