Akademisi Desak Pemerintah Terapkan PSBB Secara Nasional

KALANGAN akademisi mendorong pemerintah untuk menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) secara nasional. Langkah itu dinilai penting agar pandemi covid-19 segera berakhir.

"PSBB harus nasional. Gak ada PSBB lokalan. Virus itu gak mengenal batasan geografis," kata Tim Peneliti FKM UI-Bappenas untuk Pemodelan Skenario Covid-19 di Indonesia, Pandu Riono, Rabu (22/4).

Pandu berpendapat kebijakan PSBB yang diterapkan secara lokal tidak akan berjalan efektif. Sebab, covid-19 merupakan bencana nasional yang harus ditangani bersama dalam waktu yang bersamaan pula.

Baca juga: Presiden Jokowi Resmi Larang Mudik

"Perlu ketegasan kalau kita mau menghilangkan pandemi. Tagetnya kapan? Kalau hanya selesai di Jabodetabek, tapi di Bandung enggak, ya sulit selesai pandemi ini. Mau nanti kita belum selesai, tapi negara-negara lain sudah beres?" pungkas Pandu.

Ketua Ikatan Alumni FKM UI, Usman Sumantri, mengatakan regulasi yang diterapkan untuk PSBB saat ini terlalu berbelit. Dirinya meminta pemerintah pusat untuk membuat petunjuk pelaksanaan PSBB secara nasional. Selanjutnya, PSBB dapat diterapkan semua daerah, tanpa harus menunggu persetujuan dari Menteri Kesehatan.

"Itu lah fungsi pusat. Kalau ada daerah yang tidak mau menjalankan pasti ada masalah. Masalah fiskal, masalah sosial lainnya. Fungsi pusat jangan repotkan soal izin. Tapi bagaimana memastikan agar daerah melaksanakan dengan benar," jelasnya.

Terpenting untuk dilakukan ialah sosialisasi PSBB di berbagai daerah agar masyarakat benar-benar patuh. "Edukasi. Ini yang gak terlihat. Harus dijelaskan secara clear, PSBB itu apa. Buatlah edukasi menggunakan bahasa daerah, dan sebagainya," ujar Usman.

Sebelumnya FKM UI juga membuat model skenario covid-19 di Indonesia. Dalam skenario tersebut dinyatakan ketika intervensi rendah, masyarakat Indonesia yang terinfeksi covid-19 bisa mencapai 2,5 juta orang.(OL-11)