Headline
Bansos harus menjadi pilihan terakhir.
MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, pemerintah tengah mengkaji pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji-13. Itu sebagai salah satu cara menghemat belanja Kementerian Lembaga dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020.
"Bapak presiden dalam sidang kabinet akan terus melakukan berbagai langkah-langkah seperti tambahan bansos atau penghematan belanja," tutur Sri Mulyani dalam dapat kerja bersama Komisi XI DPR, Senin (6/4).
"Presiden meminta kami membuat kajian untuk pembayaran THR dan gaji ke-13, apakah perlu dipertimbangkan lagi mengingat beban belanja negara yang meningkat," tambahnya.
Baca juga: Sinarmas Land Beri Keringanan ke Masyarakat yang Butuh Properti
Dalam menghadapi pandemi covid-19, pemerintah memang telah mengeluarkan berbagai kebijakan stimulus untuk mendorong perekonomian nasional.
Dari berbagai upaya itu, penerimaan negara yang disebut akan mengalami penurunan 10% atau hanya 78,9% setara Rp1.760 triliun dari target awal yang dipatok dalam APBN sebesar Rp2.233,2 triliun.
Sedangkan belanja negara meningkat menjadi Rp2.613,8 dari sebelumnya sebesar Rp2.504,4 triliun. Defisit APBN 2020 juga telah diperlebar menjadi 5,07% dari Produk Domestik Bruto (PDB) atau setara Rp853 triliun. (OL-4)
KEMENTERIAN Agama (Kemenag) menargetkan pencatatan pernikahan secara nasional mencapai dua juta pasangan pada 2025.
PRESIDEN Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (Aspirasi) Mirah Sumirat mengaku prihatin atas kejadian 35 anggota DPRD Purwakarta menerima bantuan subsidi upah (BSU).
Dia mengimbau kepada seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) agar lebih ketat dalam mengawasi kehadiran dan aktivitas para bawahannya selama jam dinas.
Pada Pelantikan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap I Tahun 2024 di pelataran Kantor Gubernur Sulsel, Kamis, 31 Juli 2025, sosok Lalu Syafii menarik perhatian.
Mendagri Tito Karnavian menyebut eksistensi IPDN menjadi sangat penting karena merupakan pusat untuk melahirkan para pemikir di bidang ilmu pemerintahan.
Ini adalah salah satu upaya strategis Pemerintah Kabupaten Buleleng dalam rangka memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Presiden Prabowo Subianto menyoroti maraknya perilaku masyarakat yang merasa paling tahu segalanya, terutama soal isu-isu politik dan pemerintahan.
Adi mengatakan berdasarkan survei Litbang Kompas, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo cukup tinggi.
Kafe-kafe kembali ramai, dan para pembeli memadati pasar yang telah dibuka kembali.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai posisi PDIP tidak cukup kuat bersuara di parlemen karena kalah dari sisi jumlah.
PDI Perjuangan dikenal memiliki rekam jejak baik saat berada di luar pemerintahan selama pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Mereka mengumpulkan semua elemen masyarakat sebagai bentuk kepedulian terhadap adanya pemerintahan baru yang akan memimpin Kota Depok lima tahun ke depan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved