NEWSTICKER

Berita Terbaru Pemekaran Wilayah Hari Ini

Demo Mahasiswa Papua Ricuh, Polisi Jadi Korban Pemukulan
11/3/2022 15:01
Kasat Intel Polres Metro Jakarta Pusat menjadi korban pemukulan dalam aksi protes yang dilakukan sejumlah mahasiswa Papua di dekat Istana Kepresidenan.
Wilayah Bogor Timur Sudah Layak Jadi Kabupaten Tersendiri
09/3/2022 19:56
WILAYAH Bogor Timur, Jawa Barat dinilai sudah pantas menjadi sebuah kabupaten tersendiri.
Kemendagri Tegaskan Belum Ada Rencana Pemekaran Daerah
16/2/2022 11:23
Kemendagri menegaskan pemerintah belum berencana melakukan pemekaran wilayah baik provinsi maupun kabupaten/kota. Pasalnya, hingga saat ini aturan monatorium masih berlaku.
Pakar Otda: Pemekaran Wilayah Belum Bisa Dilakukan
15/2/2022 19:04
“Moratoriumnya kan belum dicabut dan aturan teknis pemekarannya sesuai perundangan pun belum ada. Bagaimana mau melakukan pemekaran,”
Senator Asal Papua Dukung Pemekaran Wilayah
13/2/2022 20:45
Pemekaran provinsi di Papua akan berpengaruh pada APBD, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan warga
Bupati Paniai: Mayoritas Kepala Daerah Setuju Ibu Kota Provinsi Papua Tengah Nabire
13/2/2022 14:52
BUPATI Paniai Meki Fritz Nawipa menyebutkan jika Provinsi Papua Tengah dapat direalisasikan melalui pemekaran, maka ibu kotanya adalah Nabire.
DPR dan Kemendagri Didesak Realisasikan Kabupaten Bogor Timur
03/2/2022 19:38
DENGAN luas 2.938 kilometer persegi yang terbagi dalam 40 kecamatan, 410 desa, dan 16 kelurahan, Kabupaten Bogor, Jawa Barat dinilai terlalu luas untuk ukuran sebuah kabupaten di Pulau Jawa.
Kekerasan dan Pemekaran di Tanah Papua
27/1/2022 05:05
Godaan genit politik memperebutkan kursi empuk kekuasaan baik gubernur, wakil gubernur, bupati, maupun wali kota di tanah Papua ialah sesuatu yang normatif.
Pemekaran Papua Harus Dilakukan Hati-Hati
15/11/2021 20:15
Selama era Reformasi, Papua mengalami pemekaran wilayah yang begitu besar yaitu hampir 320%.
Butuh Platform Satu Data untuk Pengembangan Wilayah Metropolitan Mamminasata
02/7/2021 20:58
Kebijakan tata ruang nasional akan mengarahkan Mamminasata sebagai pusat pertumbuhan dan pelayanan untuk kawasan Indonesia timur
Bandung Utara Jangan Terpisah Dari Bandung Barat
01/6/2021 17:19
Plt Bupati Bandung Barat, Hengky Kurniawan mengharapkan Kawasan Bandung Utara (KBU) masih tetap menjadi bagian dari Kabupaten Bandung Barat, bukan jadi daerah otonom baru.
Pemekaran Bogor Barat dan Timur Tergantung Pemerintah Pusat
30/4/2021 23:08
PEMEKARAN wilayah atau pembentukan calon daerah persiapan otonomi baru (CPDOB) Bogor Barat dan Bogor Timur, tinggal menunggu pencabutan moratorium oleh pemerintah pusat.
Ketua DPD RI Sarankan Raja Ampat Bentuk Badan Otorita Pariwisata
01/2/2021 13:35
Bupati Raja Ampat, Abdul Faris Umlati menitip pesan pada Ketua dan anggota DPD RI tentang upaya percepatan pemekaran Raja Ampat Utara, Raja Ampat Selatan dan Raja Ampat Tengah.
Legislator di Papua Wacanakan Pembentukan Provinsi Wilayah Saireri
12/1/2021 22:46
Menurut Boy, jika bisa dimekarkan menjadi 7 provinsi, akan sangat baik untuk mempermudah pemerintah dalam hal membangun.
Pemekaran Papua Harus Perhatikan Kebutuhan Masyarakat
06/1/2021 17:15
Tercetus dalam webinar Series Pusat Studi Kemanusiaan dan Pembangunan (PSKP) bertema Potensi Positif Pemekaran Bagi Papua.
Kang Emil: Pemrakarsa Pemekaran Daerah Harus Lobi DPR
16/12/2020 04:17
"Makanya saya tadi sampaikan para pemrakarsa harus melobi DPR juga, jangan di level lokal. Karena moratorium itu bisa cepat dicabut oleh keputusan politik di tingkat pusat,"
Pemekaran Harus Hormati Hak Dasar OAP
16/11/2020 02:55
Sebenarnya agak sulit jika sekarang ingin menerapkan UU Otsus secara konsisten terkait dengan pemekaran Provinsi Papua.
Percepat Pembangunan di Papua
16/11/2020 02:45
Pemekaran ini sebuah kebutuhan di segala bidang dan menjadi salah satu urgensi.
Tarik-menarik Provinsi Baru di Bumi Cenderawasih
16/11/2020 02:35
Pemerintah diharapkan mendengarkan suara masyarakat Papua sebelum membentuk tiga provinsi baru.
Pemekaran tidak Menyelesaikan Permasalahan di Papua
18/9/2020 03:05
Pemekaran Papua ibarat pedang bermata dua. Di satu pihak, mempercepat proses pembangunan dan memperpendek rentan kendali pemerintahan.