Polisi Bantah Melakukan Pemukulan Terhadap Pendemo Papua

POLISI mengklaim bahwa pihaknya tak melakukan pemukulan terhadap pendemo Papua yang beraksi di depan Kemendagri, Jakarta Pusat, Jumat (11/3).

Diketahui, ratusan pendemo mahasiswa Papua diboyong di Polda Metro Jaya. Mereka dibawa ke Polda Metro Jaya setelah melakukan demo yang berlangsung ricuh di depan Kemendagri, Jakarta Pusat, Jumat (11/3).

Bahkan, salah satu peserta aksi demo Papua menuturkan bahwa beberapa rekan aksi demonstrasi ikut terluka akibat dipukul polisi di lokasi.

“Polisi tidak ada melakukan pemukulan terhadap para pendemo,” tutur Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan, Jumat (11/3).

Sebelumnya, salah satu peserta demo, Niko mengatakan ada 104 orang yang diamankan oleh polisi. Bahkan, ia mengaku terdapat peserta demo yang terkena pukulan.

"Ada kawan yang dipukuli, wajahnya sampai luka, padahal aksi kami aksi damai," ungkapnya.

Dikabarkan seluruh pendemo yang diamankan bakal diperiksa terlebih dahulu. Kemudian, mereka akan dibawa ke  Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Cikini, Jakarta Pusat.

Baca juga: Polisi: Demo Mahasiswa Papua Tak Berijin dan Langgar Aturan Objek Vital

Hingga kini, ratusan pedemo masih berada di Polda Metro Jaya.

Sebelumnya, demo mahasiswa Papua di dekat Istana Kepresidenan, tepatnya di Jalan Veteran Jakarta Pusat, berlangsung ricuh pada Jumat (11/3) siang.

Saat melakukan aksi, mahasiswa Papua hendak menembus barikade pengamanan dari pihak kepolisian dan TNI di lokasi untuk memaksa masuk ke wilayah kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta Pusat.

Bahkan, Kasat Intel Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Ferikson Tampubolon terluka akibat dipukul oleh salah satu mahasiswa saat demo itu ricuh.

Aksi demo terjadi karena rencana Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang akan melakukan pemekaran di Provinsi Papua menjadi enam wilayah administrasi.

Enam provinsi yang diusulkan menjadi daerah otonomi baru, yakni Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, Pegunungan Tengah, Papua Selatan, dan Papua Tabi Saireri.

Rencana pemekaran mengacu pada pada Undang-undang Otonomi Khusus Nomor 2 Tahun 2021.

Adapun pemekaran diklaim untuk mempercepat pemerataan pembangunan, peningkatan pelayanan publik, kesejahteraan masyarakat, serta mengangkat harkat dan martabat OAP. (OL-4)