Butuh Platform Satu Data untuk Pengembangan Wilayah Metropolitan Mamminasata

DIREKTORAT Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Adwil Kemendagri) melaksanakan koordinasi dan perjanjian kerja sama dengan pemerintah daerah mengenai pengembangan wilayah Metropolitan Mamminasata, Sulawesi Selatan (Sulsel). 

Nantinya Kota Makassar yang dikenal sebagai pusat bisnis dan jasa sekaligus penghubung bagi wilayah Indonesia Timur akan membantu meningkatkan roda perekenomian daerah di sekitarnya, seperti Kabupaten Maros, Gowa, dan Takalar.

Payung hukumnya berupa Peraturan Presiden Nomor 55/2011 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Makassar-Maris-Suggumunasa-Takalar (Mamminasata).

Dirjen Adwil Kemendagri Safrizal ZA mengatakan kebijakan tata ruang nasional akan mengarahkan wilayah metropolitan Mamminasata sebagai pusat pertumbuhan dan pelayanan untuk kawasan Indonesia timur berskala internasional. 

"Beberapa sektor yang akan dikembangkan adalah perikanan, MICE  perdagangan-jasa, dan pusat distribusi. Dalam penanganannya memerlukan kolaborasi tiga level pemerintahan, yakni pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Tujuannya, memberikan layanan yang lebih efektif dan efisien,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (2/7).

Syafrizal mengingatkan dalam pengembangan wilayah metropolitan, diperlukan asas kehati-hatian. Persoalan umum yang kerap muncul, antara lain, pertumbuhan penduduk yang tak terkendali, kemiskinan, pengangguran, permukiman kumuh, kriminalitas, kemacetan, ketersedian lahan untuk usaha dan tempat tinggal, pengelolaan sampah, hingga air bersih.

Pasalnya, roda perekonomian yang bergulir cepat akan mendorong berbagai pembangunan fisik, seperti gedung perkantoran, perumahan, area rekreasi, dan pusat perbelanjaan. Jika tak memiliki rencana tata ruang yang baik, maka daerah resapan akan hilang dan menimbulkan banjir.

“Pemerintah daerah juga harus membangun jaringan transportasi massal yang layak untuk mengakomodasi pergerakan penduduk, baik untuk bekerja maupun mengirim barang dari desa ke kota. Tentu saja infrastrukur jalan harus bagus sehingga perjalanan akan lancar,” tandasnya. 

Untuk itu, pihaknya telah melakukan koordinasi dengan empat pemda terkait pengembangan wilayah metropolitan Mamminasata. Hasilnya, ada beberapa pelayanan publik yang harus menjadi perhatian dan ditingkatkan kualitasnya, yakni penyediaan air bersih, pengelolaan sampah, transportasi, dan mitigasi bencana. 

“Kami telah menyepakati perlunya manajemen rekayasa lalu lintas antar kabupaten/kota dalam kawasan metropolitan Mamminasata. Lalu, harus dilakukan penguatan kelembagaan dalam mengelola Wilayah Metropolitan untuk menyelesaikan sejumlah permasalahan pelayanan publik,” ujar Safrizal.

Ditjen Bina Adwil Kemendagri akan proaktif dalam mendorong koordinasi antara kementerian/lembaga, seperti Kementerian PUPR, ATR/BPN, Perhubungan, dan Bappenas. Safrizal mengatakan pihaknya  intens berkomunikasi dengan Gubernur Sulsel sebagai wakil pemerintah pusat dalam wilayah metropolitan Mamminasata dan memfasilitasi penciptaan platform digital yang terintegrasi. (OL-8)

.