Legislator di Papua Wacanakan Pembentukan Provinsi Wilayah Saireri

DI tengah rencana pemekaran Provinsi Papua menjadi beberapa provinsi, muncul juga aspirasi pembentukan provinsi baru di Papua yang melingkupi wilayah adat Saireri Papua yang meliputi beberapa wilayah antara lain Biak Numfor, Supiori, Kepulauan Yapen dan Waropen dengan 31 suku yang mendiami.

“Sebenarnya jika kita mau mekarkan Papua, seperti Papua Selatan, Papua Tengah, kemudian Saireri juga ini ada masuk. Dan memang kalau mau mekarkan Papua harus bisa ikuti wilayah adat yang ada. Karena di Papua Barat juga ada dua. Kemudian di Provinsi Papua ada lima. Ada Tabi, Saireri, Meepago, Lapago dan Animha. Ini yang ideal dan masyarakat akar rumput pasti mendukung ini, karena selain wilayah geografisnya luas juga secara adat sangat beragam,” kata Anggota DPR Provinsi Papua Boy Markus Dawir dalam keterangan yang diterima wartawan, di Jakarta, Selasa (12/1).

Menurut Boy, jika bisa dimekarkan menjadi 7 provinsi, akan sangat baik untuk mempermudah pemerintah dalam hal membangun. 

“Seperti hari ini, kita dalam distribusi dana infrastruktur Otsus. Itu di tahun anggaran 2021-2022 untuk wilayah adat Saireri dan Meepago, kemarin keduanya ini kan tidak mendapatkan bagian sama sekali. Ini juga yang kemarin menjadi pendapat akhir Fraksi Demokrat serta teman-teman di fraksi lainnya untuk harus ada pemerataan,”ungkapnya. 

Selaiin pemerataan dalam hal pembagian anggaran dan juga distribusi pembangunan dari provinsi ke kabupaten/kota di Papua, pemekeran provinsi mengikuti wilayah adat akan membuat pemerintahan efektif dan tentu saja mempercepat Langkah pembangunan di Papua. 

Baca juga : Bendahara Desa di Flores Timur Tersangka Korupsi Dana Desa

“Jika kita bicara pemerataan maka semua wilayah harus merasakan. Selama ini justru pembangunan termasuk Otsus pun tidak merata di seluruh Papua. “Contoh di Kabupaten Yapen, mereka datang berobat lalu dikasi resep, tapi ternyata resep itu mereka harus cari obatnya keluar. Ada yang sampai ke Jayapura, juag ada yang ke Biak hanya untuk cari obat yang dibutuhkan oleh masyarakat yang sakit itu. Sehingga mereka bertanya sebenarnya dana Osus ini kemana?. Ini yang mungkin kedepan kita harus benahi terutama Pemprov harus benahi distribusi dana Otsus ke kabupaten/kota secara merata,” imbuhnya.

Termasuk ditegaskan Boy, dalam rangka Otsus ke depan harus betul-betul ada pengawasan melekat sehingga sesuai dengan alokasi yang sudah dianggarkan terutama dibidang Pendidikan, Kesehatan, dan Infrastruktur serta ekonomi masyarakat. 

“Jangan pendidikan dapat porsi 20 persen tapi di lapangan dia cuman dapat 10 atau hanya 5 persen saja. Kesehatan 15 persen jangan sampai di kabupaten hanya dapat 5 persen. Nah ini yang akhirnya masyarakat selalu bilang Otsus gagal, karena pelaksanaannya di lapangan ini tidak sesuai. Ini yang perlu untuk di tahun 2021 ini harus dibenahi itu semua dari provinsi,” tegas Boy.

Pria yang akrab disapa BMD itu juga memastikan, dengan agenda pemerataan pembangunan salah satunya pemekaran provinsi di Papua maka tentu saja agenda politik yang berseberangan dengan semangat NKRI bisa sedikit dikendalikan. 

“Ini juga ada dampak secara politik tentunya sheingga diharapkan bisa menjadi catatan pemerintah pusat dan juga DPR RI tentunya,” pungkas Boy. (OL-7)