Headline
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Kumpulan Berita DPR RI
GUNA memajukan pariwisata di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat, Senin (1/2), Ketua DPD RI meminta dibentuk Badan Otorita Pariwisata. Hal itu terungkap dalam kunjungan kerja, Pimpinan DPD RI beserta anggota saat melakukan kunjungan kerja ke Raja Ampat, Senin,(1/2).
Setiba di Waisai, Ibu Kota Kabupaten Raja Ampat, rombongan DPD menggelar dialog bersama Bupati Raja Ampat, Wakil Bupati, dan FORKOPIMDA, yang berlangsung di Auditorium Bupati Raja Ampat.
Dalam kesempatan itu, Bupati Raja Ampat, Abdul Faris Umlati, menyampaikan selamat datang di Raja Ampat bagi Pimpinan dan anggota DPD RI. ''Atas nama pemerintah dan masyarakat Kabupaten Raja Ampat, kami mengucapkan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Pak Ketua dan Anggota DPD yang di mana kita mendapat kunjungan. Saya yakin dan percaya masyarakat akan mendapat berkat daripada kunjungan ini'' kata Abdul Faris Umlati.
Ia juga menitip pesan bagi Ketua dan anggota DPD RI tentang upaya percepatan pemekaran Raja Ampat Utara, Raja Ampat Selatan dan Raja Ampat Tengah.
''Pada kesempatan yang baik ini, saya menitip hal yang mungkin kiranya peran dari ketua, anggota DPD yang hadir saat ini. Apa yang menjadi kerinduan dan harapan kita, masyarakat maupun pemerintah berkaitan dengan pemekaran kabupaten Raja Ampat Utara, Raja Ampat Selatan, dan Raja Ampat Tengah,'' harap Abdul Faris Umlati.
Menanggapi soal usulan pemekaran Raja Ampat, Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi menerangkan DPD siap mendukung upaya percepatan pemekaran Raja Ampat. ''Raja Ampat minta apa saja pasti bisa, asal jangan minta merdeka, satu Kabupaten DOB satu lagi, biar empat (Raja Ampat Utara, Raja Ampat Selatan, Raja Ampat Tengah), siapa tau 10 tahun ke depan lagi menjadi provinsi Raja Ampat'' tegas Fachrul.
Karena itu ia minta pemda Raja Ampat untuk terus bersinergi dengan DPD RI mendorong upaya pemekaran.
Sementara itu, Ketua DPD RI, La Nyalla Matalitti menegaskan Raja Ampat sebagai destinasi wisata dunia, maka Pemda dan masyarakat perlu menjaga dan melestarikan kearifan local dan kebudayaan. Menjaga alam, budaya, hubungan antar manusia.
Selanjutnya ia menegaskan DPD RI memberikan perhatian pada percepatan pelaksanaan program pembangunan berbasis listrik, kecamatan dan kampung wilayah terpencil, wilayah tertinggal, wilayah pedalaman, pulau-pulau kecil, perbatasan negara.
Ia mengingatkan Pemda Raja Ampat untuk focus pada pembangunan pariwisata dan perikanan. Karena itu, DPD RI menilai dibutuhkan dua Badan Otorita pariwisata Raja Ampat yang mengemban peran sebagai akselerator pembangunan pariwisata melalui fungsi koordinatif dan otoritatif di kawasan Raja. (MS/OL-10)
Rekomendasi Ombudsman RI akan diterbitkan apabila dalam tahap resolusi monitoring setiap laporan masyarakat tidak diselesaikan dalam batas waktu yang telah ditetapkan.
ANGGOTA Komisi VII DPR RI Rico Sia mengatakan saat ini Papua Barat Daya sudah semakin menjadi daerah tujuan wisata yang diminati wisatawan domestik dan mancanegara.
PAKAR energi dari Universitas Islam Riau, Ira Herawati, mengatakan bahwa Izin Usaha Pertambangan (IUP) di kawasan Raja Ampat memang sudah lama terbit, bahkan sejak tahun 1970-an.
WAHANA Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menyoroti tidak ditemukannya dokumen Surat Keputusan (SK) pencabutan empat Izin Usaha Pertambangan (IUP) nikel di Raja Ampat.
KEMENTERIAN Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan telah mencabut empat izin usaha pertambangan (IUP) nikel di Raja Ampat.
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) didorong untuk segera merealisasikan pembangunan rumah di lahan hibah 6 hektar milik Masyarakat Adat Raja Ampat.
FRAKSI Partai NasDem DPR RI menyuarakan dukungan terhadap pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) atau pemekaran daerah.
WACANA Kota Tangerang untuk memisahkan diri dari Provinsi Banten dan bergabung membentuk calon provinsi baru lewat pemekaran wilayah menyeruak.
Solo diwacanakan untuk diusulkan menjadi daerah istimewa. Menanggapi itu, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan istana membutuhkan waktu mempelajarinya
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengatakan tidak mempermasalahkan pemekaran Jawa Tengah menjadi empat provinsi selama pemekaran itu memberikan dampak positif.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cianjur Lepi Ali Firmansyah bersama pimpinan DPRD lainnya, Susilawati, bertemu dengan Aanya Rina Casmayati, anggota DPD RI Perwakilan Jawa Barat
Rancangan besar tersebut, kata Bima Arya, untuk melihat kebutuhan ideal jumlah daerah di Indonesia baik itu provinsi, kota, ataupun kabupaten.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved