Headline
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Tidak semua efek samping yang timbul dari sebuah tindakan medis langsung berhubungan dengan malapraktik.
GUNA memajukan pariwisata di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat, Senin (1/2), Ketua DPD RI meminta dibentuk Badan Otorita Pariwisata. Hal itu terungkap dalam kunjungan kerja, Pimpinan DPD RI beserta anggota saat melakukan kunjungan kerja ke Raja Ampat, Senin,(1/2).
Setiba di Waisai, Ibu Kota Kabupaten Raja Ampat, rombongan DPD menggelar dialog bersama Bupati Raja Ampat, Wakil Bupati, dan FORKOPIMDA, yang berlangsung di Auditorium Bupati Raja Ampat.
Dalam kesempatan itu, Bupati Raja Ampat, Abdul Faris Umlati, menyampaikan selamat datang di Raja Ampat bagi Pimpinan dan anggota DPD RI. ''Atas nama pemerintah dan masyarakat Kabupaten Raja Ampat, kami mengucapkan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Pak Ketua dan Anggota DPD yang di mana kita mendapat kunjungan. Saya yakin dan percaya masyarakat akan mendapat berkat daripada kunjungan ini'' kata Abdul Faris Umlati.
Ia juga menitip pesan bagi Ketua dan anggota DPD RI tentang upaya percepatan pemekaran Raja Ampat Utara, Raja Ampat Selatan dan Raja Ampat Tengah.
''Pada kesempatan yang baik ini, saya menitip hal yang mungkin kiranya peran dari ketua, anggota DPD yang hadir saat ini. Apa yang menjadi kerinduan dan harapan kita, masyarakat maupun pemerintah berkaitan dengan pemekaran kabupaten Raja Ampat Utara, Raja Ampat Selatan, dan Raja Ampat Tengah,'' harap Abdul Faris Umlati.
Menanggapi soal usulan pemekaran Raja Ampat, Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi menerangkan DPD siap mendukung upaya percepatan pemekaran Raja Ampat. ''Raja Ampat minta apa saja pasti bisa, asal jangan minta merdeka, satu Kabupaten DOB satu lagi, biar empat (Raja Ampat Utara, Raja Ampat Selatan, Raja Ampat Tengah), siapa tau 10 tahun ke depan lagi menjadi provinsi Raja Ampat'' tegas Fachrul.
Karena itu ia minta pemda Raja Ampat untuk terus bersinergi dengan DPD RI mendorong upaya pemekaran.
Sementara itu, Ketua DPD RI, La Nyalla Matalitti menegaskan Raja Ampat sebagai destinasi wisata dunia, maka Pemda dan masyarakat perlu menjaga dan melestarikan kearifan local dan kebudayaan. Menjaga alam, budaya, hubungan antar manusia.
Selanjutnya ia menegaskan DPD RI memberikan perhatian pada percepatan pelaksanaan program pembangunan berbasis listrik, kecamatan dan kampung wilayah terpencil, wilayah tertinggal, wilayah pedalaman, pulau-pulau kecil, perbatasan negara.
Ia mengingatkan Pemda Raja Ampat untuk focus pada pembangunan pariwisata dan perikanan. Karena itu, DPD RI menilai dibutuhkan dua Badan Otorita pariwisata Raja Ampat yang mengemban peran sebagai akselerator pembangunan pariwisata melalui fungsi koordinatif dan otoritatif di kawasan Raja. (MS/OL-10)
Sedimen dari aktivitas tambang bisa menutup terumbu karang dan padang lamun, yang merupakan habitat penting bagi ikan kerapu untuk memijah dan berlindung.
Anggrek biru (Dendrobium azureum Schuit), spesies langka dan endemik yang hanya ditemukan di Cagar Alam Pulau Waigeo, Raja Ampat, Papua Barat Daya.
Dinas Pariwisata Pemkab Raja Ampat meminta pengelola homestay di Raja Ampat untuk menerapkan pariwisata berkelanjutan yang mudah dilakukan dalam kegiatan sehari-hari.
Sebagai spesies endemik dengan status terancam punah, anggrek biru membutuhkan perlindungan serius agar kelangsungan hidupnya tetap terjaga.
Bila keseimbangan ekosistem terganggu, rantai makanan yang menopang kehidupan spesies-spesies ini akan runtuh.
Jika pembangunan hanya diartikan sebagai akumulasi kapital dan pertumbuhan ekonomi jangka pendek, kasus Raja Ampat menjadi cerminan kegagalan dalam memahami esensi keberlanjutan.
WACANA Kota Tangerang untuk memisahkan diri dari Provinsi Banten dan bergabung membentuk calon provinsi baru lewat pemekaran wilayah menyeruak.
Solo diwacanakan untuk diusulkan menjadi daerah istimewa. Menanggapi itu, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan istana membutuhkan waktu mempelajarinya
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengatakan tidak mempermasalahkan pemekaran Jawa Tengah menjadi empat provinsi selama pemekaran itu memberikan dampak positif.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cianjur Lepi Ali Firmansyah bersama pimpinan DPRD lainnya, Susilawati, bertemu dengan Aanya Rina Casmayati, anggota DPD RI Perwakilan Jawa Barat
Rancangan besar tersebut, kata Bima Arya, untuk melihat kebutuhan ideal jumlah daerah di Indonesia baik itu provinsi, kota, ataupun kabupaten.
Subang Utara memiliki potensi besar yang belum sepenuhnya tergarap optimal. Pemekaran wilayah diharapkan dapat mempercepat pembangunan infrastruktur
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved