Kementerian ESDM Pastikan Sudah Mencabut Empat IUP Nikel di Raja Ampat

KEMENTERIAN Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan telah mencabut empat izin usaha pertambangan (IUP) nikel di Raja Ampat. Hal itu menanggapi pernyataan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyebut belum menemukan surat keputusan (SK) resmi terkait pencabutan empat IUP nikel tersebut.

“Sudah dicabut melalui SK Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM melalui Kep Menteri No 151/2025 untuk PT Kawei Sejahtera Mining; No 252/2025 untuk PT Nurham; No 153/2025 untuk PT Mulia Raymond Perkasa; dan No 155/2025 untuk PT Anugerah Surya Pratama. Semuanya tertanggal 23 Juli 2025,” kata Direktur Jenderal Minerba Kementerian ESDM Tri Winarno saat dikonfirmasi, Rabu (22/10).

Sebelumnya, Kepala Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi KPK Wilayah V Dian Patria mengatakan pihaknya masih mencari kejelasan mengenai dokumen resmi pencabutan tersebut.

Baca juga : Lima Perusahaan Tambang Beroperasi di Raja Ampat

“Dicabut di Istana Negara bulan Juni, tapi terus terang sampai detik ini kami belum pernah melihat SK pencabutannya,” ujar Dian di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (21/10).

Dian menjelaskan bahwa tim KPK telah menelusuri ke sejumlah kementerian, termasuk Kementerian ESDM dan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), namun belum memperoleh dokumen yang dimaksud.

“Kami tanya ke Minerba, jawabnya di BKPM. Kami tanya ke BKPM, katanya belum ada surat dari Minerba. Setelah dicek ulang, katanya surat sudah masuk dan sedang diproses,” paparnya.

Baca juga : KPK tak Temukan Surat Pencabutan IUP Nikel Raja Ampat: Apa Iya Betul Dicabut?

Ia pun mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam menindaklanjuti pencabutan empat IUP tambang nikel Raja Ampat yang sempat diumumkan secara publik.

“Apakah pemerintah benar-benar serius mencabut empat IUP di Raja Ampat yang diumumkan di Istana Negara? Karena sampai sekarang tidak ada dokumennya sama sekali,” tegas Dian.

Meski demikian, KPK memastikan tidak ada aktivitas pertambangan di empat lokasi tersebut berdasarkan hasil pemantauan lapangan.

Empat perusahaan yang izin usahanya dicabut adalah PT Anugerah Surya Pratama, PT Nurham, PT Mulia Raymond Perkasa, dan PT Kawei Sejahtera Mining. Pencabutan dilakukan karena perusahaan-perusahaan itu terbukti melakukan pelanggaran lingkungan di kawasan geowisata dan geopark Raja Ampat.

Sebelumnya, Menteri ESDM menyebut langkah pencabutan IUP tambang Raja Ampat merupakan bagian dari upaya menjaga kawasan Geopark Raja Ampat agar tidak rusak akibat aktivitas tambang, sekaligus memastikan pengelolaan sumber daya alam tetap berkelanjutan. (E-4)