NEWSTICKER

Berita Terbaru Partai Prima Hari Ini

Jalani Putusan Bawaslu, KPU Rancang Ulang Jadwal Verifikasi Prima
19/8/2016 05:59
Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU RI Mochammad Afifudin mengatakan KPU akan merancang ulang jadwal verifikasi administrasi dan faktual terhadap Prima.
KPU Ajukan Memori Banding Tambahan soal Putusan Penundaan Pemilu
19/8/2016 05:59
Melalui keterangan tertulis, Afif menjabarkan ada delapan materi dalam memori banding tambahan tersebut.
Prima Panaskan Mesin Partai Jelang Diverifikasi Ulang oleh KPU
19/8/2016 05:59
Prima sudah memanaskan mesin partai jelang proses verifikasi ulang oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam rangka menjadi peserta Pemilu 2024.
Laksanakan Putusan Bawaslu, KPU Gelar Rapat Teknis dengan Prima Hari Ini
19/8/2016 05:59
Melaksanakan putusan Bawaslu, KPU menggelar rapat teknis dengan Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) untuk membuka akses Sipol.
Partai Prima Akan Serahkan Perbaikan ke KPU Lebih Cepat
19/8/2016 05:59
PARTAI Rakyat Adil Makmur (Prima) sepakat akan menyerahkan perbaikan dalam waktu lima hari, meski diberikan tenggat waktu maksimal 10x24 jam oleh Bawaslu.
KPU Tangani 48 Gugatan dari Partai Politik
19/8/2016 05:59
KETUA Divisi Hukum dan Pengawasan KPU RI Mochammad Afifudin mengungkap pihaknya menghadapi 48 perkara yang diajukan oleh partai politik sampai saat ini.
KPU Jamin Verifikasi Ulang Partai Prima Tak Hambat Proses Pemilu 2024
19/8/2016 05:59
dibukanya kembali sistem informasi partai politik (Sipol) dampak dari verifikasi ulang Partai Prima tak menganggu proses tahapan Pemilu 2024.
Komisi II DPR Khawatirkan Kualitas Penyelenggara Pemilu
19/8/2016 05:59
DPR mempertanyakan kualitas penyelenggara Pemilu 2024.
DPR Khawatir Putusan Bawaslu dan PN Jakpus Ganggu Tahapan Pemilu
19/8/2016 05:59
Diketahui, putusan Bawaslu ini setelah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan mengabulkan gugatan Partai Prima, yang satu di antaranya menghukum tidak melanjutkan tahapan pemilu.
Perbaikan Prima Rampung, KPU Mulai Verifikasi Administrasi
19/8/2016 05:59
Hari ini KPU bersama KPU Provinsi dan kabupaten/kota melakukan verifikasi administrasi sebagai tindak lanjut dari dokumen perbaikan persyaratan pendaftaran partai politik dari Prima.
KPU Loloskan Syarat Verifikasi Administrasi Partai Prima
19/8/2016 05:59
KPU Loloskan Syarat Verifikasi Administrasi Partai Prima
Partai Prima Jalani Proses Verifikasi Faktual Oleh KPU
19/8/2016 05:59
Partai Prima menjalani proses verifikasi faktual oleh KPU
Verifikasi Prima jadi Sinyal Ketidakcermatan Kerja KPU
19/8/2016 05:59
LOLOSNYA Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) dalam tahap verifikasi administrasi atau vermin oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), menunjukkan ketidakcermatan kinerja KPU.
Prima Hadapi Masalah Verifikasi Faktual di Daerah
19/8/2016 05:59
Wakil Ketua Umum Prima Alif Kamal menyebut sejumlah KPU kabupaten yang menyoalkan pergantian kepengurusan Prima berada di Papua, Papua Barat, Sulawesi, Jawa, dan Sumatera.
Digugat Partai Berkarya, KPU Belajar dari Pengalaman Prima
19/8/2016 05:59
Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU RI Mochammad Afifuddin mengatakan, pihaknya menjadikan pengalaman saat digugat Partai Rakyat Adil Makmur atau Prima sebagai pelajaran.
Prima Buka Kotak Pandora
19/8/2016 05:59
Setelah gugatan Prima dikabulkan PN Jakarta Pusat pada awal Maret lalu, kini giliran Partai Beringin Karya atau Berkarya yang mencoba peruntungan.
Baru Terima Berita Acara Verifikasi Faktual, Prima Sebut KPU Lakukan Wanprestasi
19/8/2016 05:59
Wakil Ketua Umum Prima Alif Kamal mengaku pihaknya baru menerima BA tersebut melalui Sipol pada Jumat (7/4) siang sekira pukul 13.45 WIB.
Prima Hormati Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta
19/8/2016 05:59
Ketum Prima menghormati keputusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menggugurkan gugatan mereka di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat.
Partai Prima belum Berencana Ajukan Kasasi terkait Banding KPU
19/8/2016 05:59
Partai Prima belum memutuskan untuk mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA) atas putusan Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta
Komnas HAM Apresiasi Putusan PT DKI terkait Penundaan Pemilu
19/8/2016 05:59
KOMISI Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM mengapresiasi putusan Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta terhadap banding Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait penundaan Pemilu 2024