Berita Terbaru Pagar Laut Hari Ini

Perlu Investigasi Gabungan Usut Dugaan Korupsi Pagar Laut

Munculnya pagar bambu tersebut membuat para nelayan di sekitar Karang Serang, Kecamatan Sukadiri, Kabupaten Tangerang, khawatir dengan mata pencahariannya.

Pagar Laut Ditemukan Lagi, Kali Ini di Perairan Desa Pedaleman Serang

KEMENTERIAN Kelautan dan Perikanan (KKP) merespons aduan masyarakat terkait aktivitas pembuatan pagar laut di perairan Desa Pedaleman, Kecamatan Tanara, Kabupaten Serang, Banten.

Ini Cara Kerja Mafia Tanah di Balik Pagar Laut Tangerang

Edison menjelaskan bahwa fenomena ini telah berlangsung lama dan menjadi metode mafia tanah di wilayah pesisir.

KKP Bakal Periksa PT TRPN Soal Pagar Laut di Bekasi

KEMENTERIAN Kelautan dan Perikanan bakal melakukan pemeriksaan terhadap PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara (TRPN) pada awal Februari 2025.

Pembuat Pagar Laut dan Penerbit Sertifikasi Harus Diproses Pidana

Abdul meyakini mereka menerima sesuatu imbalan dari oknum pemagaran laut.  

PBHI Sebut Kasus Pagar Laut di Perairan Tangerang Langgar 13 Aturan Undang-Undang

PERHIMPUNAN Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) mendata ada 13 peraturan undang-undang (UU) yang telah dilanggar dalam kasus pagar laut di perairan Tangerang, Banten. 

Masyarakat Pesisir Minta Penyelesaian Masalah Pagar Laut Harus Satu Komando

Semua pihak harus bekerja sama untuk menyelesaikan persoalan pagar laut.

Pagar Laut Tangerang, Pakar: Ada Ketidaksinkronan Regulasi Pertanahan dan Perairan

Pakar hukum agraria Universitas Gadjah Mada (UGM), Rikardo Simarmata, menilai kasus ini sebagai cerminan ketidaksinkronan regulasi antara hukum pertanahan dan perairan.

Pagar Laut, Eks Wamen ATR/BPN Raja Juli Mengaku tak Tahu Penerbitan Sertifikat

Diharapkan persoalan ini dapat segera dituntaskan supaya tidak menimbulkan kegaduhan.

Menteri ATR Nusron Wahid Cabut Sertifikat di Kawasan Pagar Laut

Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Nusron Wahid resmi membatalkan sejumlah sertifikat yang terbit di wilayah pagar laut yang berada di Desa Kohod, Kabupaten Tangerang.

PIK 2 masih Terus-terusan Bantah Bangun Pagar Laut

Pantai Indah Kapuk 2 masih terus menerus membantah bahwa mereka adalah pihak yang membangun pagar laut.

Masyarakat Pesisir Menanti Ketegasan Pemerintah Selesaikan Masalah Pagar Laut

Masyarakat pesisir di Tangerang menunggu langkah tegas dari Presiden Prabowo untuk memberikan solusi masalah pagar laut

Soal HGB di Perairan Sidoarjo -Surabaya, Pemprov Jatim Menjawab

Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) di wilayah perairan Sidoarjo - Surabaya mencapai seluas 657 hektar.

Puan Desak Pemerintah Tuntaskan Masalah Pagar Laut

DPR akan terus mengawal soal masalah pagar laut. Terlebih, kasus Hak Guna Bangunan (HBG) yang berada di laut terus bermunculan

Kejagung Segera Dalami Dugaan Korupsi Pemasangan Pagar Laut

Presiden telah memerintahkan aparat penegak hukum untuk menindak tegas perusahaan nakal yang melanggar ketentuan lahan tanah dan lahan hutan

Wakil Ketua Komisi IV DPR Panggah Susanto: Pemanfaatan Ruang Laut Tanpa KKPRL Bisa Dipidana!

Pembangunan pagar laut di Kabupaten Tangerang sepanjang 30,16 km dan di Kabupaten Bekasi sepanjang 3,3 km menjadi isu yang menuai kontroversi di kalangan masyarakat pesisir, terutama nelayan.

KPK Verifikasi Laporan Soal Dugaan Rasuah SHM dan HGB Pagar Laut

Tessa mengatakan, KPK mengapresiasi semua pihak yang mau mengadukan dugaan rasuah, maupun penyimpangan keuangan negara.

Titiek Soeharto Desak Pemerintah Buka-bukaan Siapa Dalang Pagar Laut

Komisi IV DPR mendorong agar KKP melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait siapa yang memiliki dan bertanggung jawab atas pembangunan pagar tersebut.

Polemik Pagar Laut, Pengamat: Jangan Cari Kambing Hitam

Menteri Trenggono menyatakan pembangunan pagar laut sepanjang 30,16 kilometer di perairan Tangerang berada di luar kawasan Proyek Strategis Nasional (PSN).

Agung Sedayu Akui tak Semua Pagar Laut SHGB Milik PIK 2

PENGACARA Agung Sedayu Grup, Muannas Alaidid, merespons polemik sertifikat hak milik (SHM) dan sertifikat hak guna bangunan (SHGB) pagar laut di Tangerang. Tidak semua adalah SHGB milik PIK 2

Dugaan Korupsi Importasi Gula: Kegagalan Auditor Membuktikan Kerugian Keuangan Negara

Swajayakan Bahasa Indonesia

Putusan MK No.135/2024 Akibatkan Turbulensi Konstitusional

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia