Headline
KPK akan telusuri pemerasan di Kemenaker sejak 2019.
KETUA DPR RI Puan Maharani menyoroti persoalan pagar laut di sejumlah daerah yang menjadi perhatian publik dan menimbulkan kerugian bagi nelayan. Ia meminta pemerintah untuk mengusut tuntas kasus tersebut, termasuk dalang di balik pemasangan pagar laut. Baginya, laut merupakan milik seluruh rakyat Indonesia.
"Laut adalah milik seluruh rakyat Indonesia, milik negara. Jadi, ya, segera ungkap milik siapa dan kenapa bisa seperti itu," ujarnya di Kompleks DPR RI, Jakarta, Jumat (24/1).
Menurut Puan, penting untuk pemerintah melakukan investigasi mendalam soal maraknya pagar laut di daerah-daerah, termasuk yang ditancap di perairan Tangerang, Banten. Invetigasi mendalam diperlukan untuk menepis hal-hal yang menjadi kecurigaan publik selama ini.
Diketahui, penelusuran awal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menemukan bahwa kawasan pagar laut di Tangerang telah bersertifikat. Setidaknya, terdapat 263 bidang yang terdiri atas 234 bidang Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) atas nama dua perusahaan dan sembilan bidang atas nama perseorangan.
Di samping itu, ditemukan pula 17 bidang Sertipikat Hak Milik di kawasan tersebut. Pagar laut di perairan Tangerang sudah dibongkar oleh pemerintah bersama TNI Angkatan Laut disaksikan oleh perwakilan dari Komisi IV DPR yang membidangi urusan kelautan.
Puan menegaskan, pihaknya akan terus mengawal soal masalah pagar laut. Terlebih, kasus Hak Guna Bangunan (HBG) yang berada di laut terus bermunculan, termasuk di laut Sidoarjo seluas 656 hektare melalui aplikasi Bhumi yang ditemukan belakangan ini. "Nanti akan segera ditindaklanjuti dan diungkap oleh komisi IV,” tandas Puan. (J-2)
Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti kasus meninggalnya balita bernama Raya di Sukabumi, Jawa Barat, yang tubuhnya dipenuhi cacing.
Ketua DPR RI Puan Maharani membuka peluang evaluasi tunjangan rumah anggota DPR yang kini mencapai Rp50 juta per bulan
Sebelumnya beredar narasi bahwa gaji anggota DPR mengalami kenaikan. Bahkan jika direrata gaji wakil rakyat diperkirakan berkisar Rp3 juta per hari.
Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan dukungan penuh terhadap upaya Presiden Prabowo Subianto menindak tambang ilegal yang merugikan negara dan rakyat.
Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, menjawab soal tugas-tugas untuk Hasto Kristiyanto dari Megawati setelah kembali menjabat sebagao Sekjen PDIP
Ketua DPR RI Puan Maharani sependapat dengan Presiden Prabowo Subianto terkait penghapusan bonus atau tantiem bagi komisaris dan direksi BUMN
Demo hari ini di DPR memanas. Komisi I percepat rapat revisi UU Penyiaran di tengah aksi protes publik terkait kenaikan tunjangan perumahan anggota dewan.
Terdapat usulan agar petugas haji dalam Revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah dihapus.
Perubahan menjadi kementerian juga dinilai mendesak untuk memperkuat koordinasi dengan Arab Saudi.
"Dari DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) disuruh jadi CPNS DPR pusat. Tapi (saya) belum mau, masih mau kuliah dulu,"
Diharapkan langkah ini menjadi pintu masuk bagi penguatan perlindungan hak cipta, sekaligus memastikan penarikan royalti dilakukan secara transparan
Respons DPR atas kritik publik terkait tunjangan rumah tampak tak mengaku salah atau keliru.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved