Headline
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Sejak era Edo (1603-1868), beras bagi Jepang sudah menjadi simbol kemakmuran.
KETUA DPR RI Puan Maharani menyoroti persoalan pagar laut di sejumlah daerah yang menjadi perhatian publik dan menimbulkan kerugian bagi nelayan. Ia meminta pemerintah untuk mengusut tuntas kasus tersebut, termasuk dalang di balik pemasangan pagar laut. Baginya, laut merupakan milik seluruh rakyat Indonesia.
"Laut adalah milik seluruh rakyat Indonesia, milik negara. Jadi, ya, segera ungkap milik siapa dan kenapa bisa seperti itu," ujarnya di Kompleks DPR RI, Jakarta, Jumat (24/1).
Menurut Puan, penting untuk pemerintah melakukan investigasi mendalam soal maraknya pagar laut di daerah-daerah, termasuk yang ditancap di perairan Tangerang, Banten. Invetigasi mendalam diperlukan untuk menepis hal-hal yang menjadi kecurigaan publik selama ini.
Diketahui, penelusuran awal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menemukan bahwa kawasan pagar laut di Tangerang telah bersertifikat. Setidaknya, terdapat 263 bidang yang terdiri atas 234 bidang Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) atas nama dua perusahaan dan sembilan bidang atas nama perseorangan.
Di samping itu, ditemukan pula 17 bidang Sertipikat Hak Milik di kawasan tersebut. Pagar laut di perairan Tangerang sudah dibongkar oleh pemerintah bersama TNI Angkatan Laut disaksikan oleh perwakilan dari Komisi IV DPR yang membidangi urusan kelautan.
Puan menegaskan, pihaknya akan terus mengawal soal masalah pagar laut. Terlebih, kasus Hak Guna Bangunan (HBG) yang berada di laut terus bermunculan, termasuk di laut Sidoarjo seluas 656 hektare melalui aplikasi Bhumi yang ditemukan belakangan ini. "Nanti akan segera ditindaklanjuti dan diungkap oleh komisi IV,” tandas Puan. (J-2)
Ketika ditanya soal kemungkinan Kongres digelar di Bali, Deddy hanya menjawab singkat.
Ada peluang PDI Perjuangan (PDIP) menggelar kongres seusai Bimbingan Teknis (Bimtek) anggota Fraksi PDIP se-Indonesia yang berlangsung pada 30–31 Juli 2025 di Sanur, Bali.
Sekitar 3.200 peserta terdiri dari anggota DPR RI, DPRD fraksi PDIP dari seluruh Indonesia hadir, menjadikan acara ini salah satu konsolidasi internal terbesar partai.
KETUA DPR RI Puan Maharani merespons adanya transfer data pribadi WNI ke Amerika Serikat. Adapun, transfer data itu merupakan salah satu poin dalam kerangka kesepakatan dengan AS.
Puan Maharani merespons pernyataan Presiden RI sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto terkait PDIP dan Gerindra yang memiliki hubungan seperti kakak beradik.
Lebih dari Sejuta Sarjana Menganggur, Ketua DPR Puan Maharani Sistem Pendidikan dan Industri Belum Terkoneksi
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengusulkan agar pemilihan gubernur dipilih oleh pemerintah pusat atau presiden, sementara kepala daerah bupati atau walikota dipilih melalui DPRD.
Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan Hasto Kristiyanto bersalah.
Ada sosok penting di DPR RI dibalik langkah politik Prabowo terhadap Tom Lembong dan Hasto.
Rapat konsultasi ini adalah dalam rangka membahas surat presiden RI kepada DPR RI
Putusan MK Nomor 104/PUU-XXIII/2025 selanjutnya akan dibahas lebih lanjut. Ia mengatakan perlu regulasi yang detail untuk menjalankan putusan MK tersebut.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved