Masyarakat Pesisir Minta Penyelesaian Masalah Pagar Laut Harus Satu Komando

KOORDINATOR Masyarakat Pesisir Nusantara, Zul Helmi, berharap agar semua pihak bekerja sama untuk menyelesaikan persoalan ini tanpa merugikan masyarakat pesisir. Dia mendorong agar persoalan ini demi meredam potensi konflik horizontal di masyarakat.

"Presiden harus memastikan bahwa semua jajaran, termasuk menteri-menterinya, satu suara dalam menyelesaikan masalah ini. Jangan sampai ada konflik di dalam pemerintahan yang justru merugikan rakyat," kata Zul Helmi dalam keterangan yang diterima, Sabtu (25/1).

Helmi menyoroti soal sikap Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono yang sempat tidak sejalan saat TNI AL dalam pembongkaran pagar laut.  Hal seperti itu hanya akan semakin memperkeruh situasi. 

Baca juga : 1.500 Personel Gabungan Bongkar Pagar Laut Tangerang

"Bukannya menyelesaikan masalah, justru menambah kebingungan dan kegaduhan di tengah masyarakat. Apalagi para nelayan yang terdampak sudah sangat geram dengan kondisi ini," katanya.

Zul Helmi menegaskan, masyarakat pesisir menaruh harapan besar kepada Presiden Prabowo Subianto untuk menunjukkan ketegasan sebagai kepala negara. Ia mendesak Presiden turun langsung untuk menyelesaikan persoalan ini secara adil. 

"Daripada semakin gaduh, kami, masyarakat nelayan Nusantara, meminta dengan sangat agar Presiden turun langsung ke lapangan. Jangan hanya mengandalkan laporan dan pernyataan-pernyataan yang tidak jelas eksekusinya," tegasnya.

Baca juga : Prabowo Perintahkan Usut Tuntas Dalang Proyek Pagar Laut

Menurut Zul Helmi, situasi ini semakin memanas karena adanya indikasi keterlibatan pihak-pihak  yang memanfaatkan aparat desa dan tokoh masyarakat sebagai kepanjangan tangan mereka untuk mengamankan proyek pagar laut. 

"Situasi ini kami khawatirkan memicu konflik horizontal yang tidak hanya merugikan masyarakat kecil, tetapi juga mencoreng wajah pemerintah Presiden Prabowo sendiri", ujarnya. 

Menurutnya, masyarakat pesisir, terutama para nelayan, merasa diabaikan karena persoalan pagar laut yang sangat merugikan.

Baca juga : Menteri KKP Sebut Ada Kelompok Nelayan Klaim Pasang Pagar Laut di Tangerang

"Ini bukan hanya soal pagar laut, tapi soal keadilan dan perlindungan hak-hak masyarakat kecil yang selama ini selalu menjadi korban kebijakan sepihak," lanjutnya.

Zul Helmi mengingatkan bahwa lambatnya penuntasan masalah ini hanya akan memperburuk keadaan. Dia meminta Presiden tidak hanya mengandalkan laporan dari bawahan, tetapi juga mendengar langsung keluhan masyarakat yang terdampak. 

"Kami ingin ada dialog langsung dengan Presiden. Hanya dengan begitu, masyarakat bisa percaya bahwa pemerintah benar-benar hadir untuk mereka," tandasnya. (P-5)