Purbaya Tuding KKP belum Optimalkan Anggaran Pembelian Kapal

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menuding Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) belum mengoptimalkan alokasi anggaran untuk pembelian kapal. Hal itu ia sampaikan setelah menerima aduan dari para pelaku industri kapal dan galangan kapal dalam negeri yang hingga kini mengaku belum mendapatkan pemesanan atau order dari KKP.

"Saya enggak tahu. Kan dia suka promosi kapal banyak. Saya cuma cek kan ke galangan, ada enggak yang diorder. Ya, belum. Berarti kan belum ada pesanan ke sana," ujar Purbaya di Jakarta, Rabu (11/2).

Purbaya mengakui kemungkinan adanya perbedaan data antara dirinya dan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, terkait dana pembelian kapal tersebut. Ia menyatakan belum mengetahui kapan realisasi pembelian itu akan dilakukan dan tidak mempermasalahkan jika terdapat perbedaan informasi.

Baca juga : Purbaya Akui Keliru, Ternyata Dana Kapal KKP belum Dicairkan

Menurutnya, bisa saja data yang dimilikinya keliru dan apa yang disampaikan Menteri Trenggono yang benar mengenai dana pinjaman untuk pembelian kapal.

"Mau dibikin kapan, saya enggak tahu. Ya, sudah. Enggak apa-apa. Yang betul Pak Trenggono mungkin. Saya datanya salah. Namun, sebagian uangnya kan katanya pinjaman. Pinjaman juga lewat kita juga kan,” jelas Purbaya.

Ia menjeklaim tambahan anggaran yang diajukan KKP kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebenarnya telah disetujui dan bahkan sudah dicairkan. Karena itu, ia menekankan agar setiap program yang telah mendapatkan dukungan anggaran, seperti pembuatan kapal, dapat segera direalisasikan dan diluncurkan kepada masyarakat. 

Baca juga : Purbaya Minta Perubahan Data PBI JKN tak Bikin Masyarakat Kaget

“Yang penting gini, ketika ada program, misalnya, pembuatan kapal, cepat diluncurkan ke bawah. Gitu saja,” imbuhnya.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan (Menteri KP) Sakti Wahyu Trenggono merespons pernyataan Purbaya beberapa waktu lalu terkait dana pembelian kapal. Trenggono mengaku tidak memahami dana yang dimaksud oleh Menkeu.

“Kalau soal kapal, itu sumber pendanaannya dari pinjaman UK, dan sekarang masih berproses. Mekanismenya juga sedang dibicarakan,” kata Trenggono.

Ia menyebut eksekusi pinjaman tersebut bukan berada di bawah kewenangan KKP, melainkan di Badan Logistik Pertahanan. Dalam hal ini, KKP hanya bertugas menyiapkan aspek teknis serta tenaga kerja. Trenggono juga menegaskan bahwa seharusnya Purbaya memvalidasi data terlebih dahulu sebelum menyampaikan pernyataan ke publik.

“Jadi sebaiknya, Pak Purbaya tanya dulu ke anak buahnya sebelum komentar,” pungkas Trenggono. (E-3)