Purbaya Minta Perubahan Data PBI JKN tak Bikin Masyarakat Kaget

MENTERI Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti kegaduhan akibat penonaktifan peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK). Ia menilai polemik terjadi karena jumlah peserta yang dinonaktifkan pada Februari 2026 mencapai 11 juta orang, hampir 10% dari total sekitar 98 juta peserta PBI.

“Sebelumnya satu juta, di bawah satu juta. Jadi ini yang menimbulkan kejutan karena sedemikian besar orang yang terpengaruh dan mereka tidak tahu sudah tidak masuk dalam daftar lagi,” kata Purbaya dalam rapat bersama pimpinan DPR RI di Jakarta, Senin (9/2).

“Kalau 10% kena kan kerasa tuh, kalau 1% enggak ribut orang-orang. Begitu 10 persen, yang sakit tuh hampir semuanya kena, dugaan saya. Jadi ini yang mesti dikendalikan ke depan,” imbuhnya.

Baca juga : Menkeu Soroti Penghapusan 11 Juta Peserta PBI BPJS, Minta Penonaktifan tak Mendadak

Purbaya meminta pembaruan data PBI JKN dilakukan tanpa menimbulkan “kejutan” di publik. Ia mengusulkan agar penonaktifan tidak langsung efektif pada saat data berubah, melainkan diberi masa transisi 2-3 bulan yang disertai sosialisasi.

“Begitu mereka tidak masuk lagi ke daftar PBI, langsung trigger sosialisasi ke mereka bahwa mereka tidak masuk lagi ke list itu, sehingga mereka bisa melakukan tindakan yang diperlukan. Entah membayar di tempat lain atau gimana,” ujarnya.

Ia menekankan, jangan sampai peserta baru mengetahui statusnya nonaktif saat sedang membutuhkan layanan kesehatan.

Baca juga : Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa Klaim Nyaman Bekerja dengan Wamenkeu Juda Agung

“Jangan sampai yang udah sakit tiba-tiba begitu mau cuci darah enggak eligible, enggak berhak. Kan itu kayaknya kita konyol. Padahal uang yang saya keluarin sama. Saya rugi di situ, uang keluar, image jelek jadinya. Pemerintah rugi dalam hal ini,” tegasnya.

Kementerian Keuangan juga memberi masukan agar penentuan jumlah PBI dilakukan hati-hati dan terukur, dengan menekankan ketepatan sasaran, kemudahan akses layanan, serta menjaga keberlanjutan program JKN.

“Tadi kan kalau ditanya ada enggak ruang untuk ngisi orang-orang tadi yang enggak masuk, kan ada. Kan masih 96 juta sekian kan, targetnya 98 juta. Harusnya kalau prosedurnya clear, enggak ada masalah itu,” kata Purbaya.

Menurutnya, akar persoalan lebih banyak berada pada aspek operasional, manajemen, dan sosialisasi. Ia mendorong agar pembenahan dilakukan secepatnya.

“Kalau itu membuat uang yang saya keluarkan untuk Anda lebih kecil, saya mendukung. Ribut dikit enggak apa-apa. Tapi ini kan sama, uang yang saya keluarkan sama, ribut lagi. Saya rugi banyak, Pak. Ke depan tolong dibetulin,” pungkasnya. (Z-10)