Titiek Soeharto Desak Pemerintah Buka-bukaan Siapa Dalang Pagar Laut

KETUA Komisi IV DPR Siti Hediati Hariyadi atau yang akrab disapa Titiek Soeharto menegaskan masyarakat perlu mengetahui siapa dalang di balik proyek pagar laut Tangerang yang tengah menjadi perhatian publik.

Ia meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk mengungkapkan informasi dalang pembangunan pagar laut tersebut agar publik mengetahui siapa yang terlibat dalam proyek itu.

"Kami minta supaya KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan) mengungkapkan ini kepada masyarakat, karena masyarakat menunggu ini siapa (dalang pembangunan pagar laut Tangerang)," katanya seusai Rapat Kerja bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (23/1).

Baca juga : Aksi Protes Polemik Pagar Laut, Legislator Ini Lepas Pin DPR di Depan Menteri Trenggono

Komisi IV DPR mendorong agar KKP melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait siapa yang memiliki dan bertanggung jawab atas pembangunan pagar tersebut.

Penyelidikan yang transparan diharapkan dapat memberikan kejelasan kepada masyarakat terkait proyek pagar laut sepanjang 30,16 kilometer (km) yang tidak mengantongi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) dari Kementerian Kelautan dan Perikanan tersebut.

"Kami menuntut agar KKP terus melakukan penyelidikan agar diketahui siapa pemilik dan yang melakukan pembuatan pagar ini di lautan yang sebetulnya tidak boleh dipagar, dikaveling oleh siapa pun," tegasnya.

Baca juga : Pagar Laut di Tangerang, Menteri Trenggono sebut Lemahnya Pengawasan karena Keterbatasan Anggaran

Di tempat yang sama, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menargetkan penyelesaian persoalan pagar laut sepanjang 30,16 kilometer yang ada di perairan Tangerang, Banten, bisa terselesaikan dalam satu minggu ke depan.

"Kalau bisa seminggu ke depan bisa selesai (penyelesaian masalah pagar laut Tangerang). Kami akan segera selesaikan, pokoknya secepatnya, betul-betul secepatnya," katanya.

Sebelumnya, ketika ditemui di Tangerang, Rabu (22/1), Trenggono mengungkapkan data hasil investigasi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) akan dijadikan modal percepatan pengungkapan pemilik pagar laut sepanjang 30,16 kilometer di kawasan pesisir pantai utara (pantura), Kabupaten Tangerang, Banten.

Baca juga : Rapat dengan Komisi IV DPR, Menteri Trenggono Janji Investigasi Pagar Laut tak Mandek

Menurutnya, dari hasil investigasi yang dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN terkait dengan penerbitan ratusan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) pagar laut ini telah membantu menemukan titik terang terhadap dalang atau penanggung jawab pelanggar kelautan tersebut.

Dia menyatakan telah terdapat beberapa perusahaan yang diduga terafiliasi sebagai pemilik dari SHGB/SHM pada garis pagar laut di sepanjang perairan Kabupaten Tangerang tersebut.

"Jadi kita akan cek izinnya. Tetapi siapa pun orangnya harus meminta izin terkait kegunaan atau penggunaan wilayah laut. Setelah dapat itu, proses selanjutnya pergi ke KLHK, dan seterusnya," katanya.

Baca juga : 1.500 Personel Gabungan Bongkar Pagar Laut Tangerang

Dia juga menegaskan selama ini pihaknya masih akan terus melakukan pendalaman penyelidikan dengan cara profesional dan transparan.

Di sisi lain, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menyatakan, penelusuran awal bahwa di lokasi tersebut telah terbit sebanyak 263 bidang, yang terdiri dari 234 bidang SHGB atas nama PT Intan Agung Makmur, 20 bidang SHGB atas nama PT Cahaya Inti Sentosa, dan 9 bidang atas nama perseorangan.

"Selain itu, ditemukan juga 17 bidang sertifikat hak milik (SHM) di kawasan tersebut," Nusron di Jakarta, Senin (20/1). (Ant/E-2)