Aksi Protes Polemik Pagar Laut, Legislator Ini Lepas Pin DPR di Depan Menteri Trenggono

ANGOTA DPR dari Fraksi Golkar Firman Soebagyo melepaskan pin DPR miliknya saat rapat kerja (raker) Komisi IV DPR bersama Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Sikap ini dilakukan karena dia merasa malu sekaligus bentuk protes lantaran polemik pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang, Banten yang berlarut-larut.

"Rasanya kalau rapat ini tidak ada satu kesimpulan yang memberikan jawaban kepada rakyat saya mohon maaf Pak, tidak nanti sekarang pun saya lepas dulu lencana saya, saya lepas Pak malu sebagai wakil rakyat," kata Firman di Ruang Rapat Komisi IV DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/1). 

Dia menekankan bahwa lamanya polemik pagar laut membuat tuduhan bermacam-macam bermunculan. Publik telah menuduh adanya skenario dari berdirinya pagar laut tersebut.

Baca juga : Pagar Laut di Tangerang, Menteri Trenggono sebut Lemahnya Pengawasan karena Keterbatasan Anggaran

"Karena persoalannya sudah terlalu larut ini rakyat menuduh bahwa ada skenario. Bahwa pejabat-pejabat tertentu melindungi proyek besar ini, ada apa gerangan, ini serius pak," jelas dia.

Dia harap Trenggono untuk bersikap tegas menyikapi polemik pagar laut. Terlebih sudah ada instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk mencabut serta DPR juga mendukung Trenggono mengusut tuntas.

"Kita diterjunkan ke lapangan pak, menteri juga harusnya sama-sama semangat, jangan sampai Pak menterinya malah kendur, harapan saya seperti itu," ujar Firman.

Baca juga : Rapat dengan Komisi IV DPR, Menteri Trenggono Janji Investigasi Pagar Laut tak Mandek

Sebelumnya, Trenggono menyampaikan solusi terkait polemik pagar laut. Dia janji proses investigasi berdirinya pagar laut tak bakal mandek.

Hal itu disampaikan Trenggono dalam rapat kerja (raker) dengan Komisi IV DPR. Rapat membahas soal polemik pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang, Banten dan Bekasi, Jawa Barat.

"Sebagai solusi penyelesaian permasalahan maka tindak lanjut yang akan dilakukan Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah melanjutkan proses investigasi," kata Trenggono. (P-5)