Headline
Ekonomi RI tumbuh 5,39% pada triwulan IV 2025 dan tumbuh 5,11% secara kumulatif 2025.
Ekonomi RI tumbuh 5,39% pada triwulan IV 2025 dan tumbuh 5,11% secara kumulatif 2025.
Kumpulan Berita DPR RI
Kejaksaan Agung RI membenarkan terdapat dua jaksa Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Nama-nama itu saya usulkan ke Pak Menteri sebagai kewajiban saya selaku anggota DPR. Dan ada nama yang sesuai dengan apa yang kemudian diputuskan oleh Pak Menteri dan ada juga yang ditolak."
KPK tidak dalam posisi menilai lebih lanjut. Paling akan kita kencangkan pembelajaran politik cerdas berintegitas.
OTT KPK diduga menyoal adanya pemberian uang kepada pejabat imigrasi berkaitan dengan izin tinggal warga negara asing
Bupati Talaud juga menuding penangkapan serta penetapan dirinya sebagai tersangka sebagai wujud pembunuhan karakter.
Wakil Ketua KPK Laode M Syarief menuturkan Amril menerima suap pada Februari 2016 sesaat sebelum menjabat Bupati Bengkalis.
Dugaan pemberian uang menambah daftar total uang yang diduga diterima Menpora Imam Nahrawi,
Idrus akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Sofyan Basir.
Operasai tangkap tangan Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) telah sesuai dengan KUHP yang tertuang dalam suraf perintah penangkapan pid.00/01/03/2019.
KPK diharapkan bisa melakukan pengembalian aset yang maksimal dan bukan hanya berfokus pada hukuman badan.
Menurut Febri, pelaporan gratifikasi harus dilakukan selama 30 hari setelah penerimaan atau setidaknya sebelum suatu kasus naik ke penyidikan.
Menag melaporkan hal itu setelah terjadi operasi tangkap tangan kepada Romi.
KOMISI Pemberantasan Korupsi mengagendakan pemeriksaan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin sebagai saksi kasus dugaan suap jual-beli jabatan di Kementerian Agama (Kemenag), hari ini.
Banyaknya hakim yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) disebut telah merusak citra dan kredibilitas lembaga peradilan di Tanah Air.
Sumber masalah korupsi di lingkungan peradilan, menurut juru bicara MA, karena tidak adanya integritas pada hakim pelaku korupsi.
Pihak MA akan segera mengusulkan pemberhentian sementara tersebut kepada ketua MA.
Proses pemberhentian itu akan segera dilakukan lewat Majelis Kehormatan Hakim.
Bisa dilakukan pencegahan melalui sidang kode etik profesi.
Ditangkapnya hakim Kayat oleh KPK dinilai menguatkan bukti ketidakmampuan Ketua MA Hatta Ali dalam menciptakan lingkungan peradilan yang bersih.
Uang suap tersebut untuk membebaskan terdakwa dari perkara pidana dengan dakwaan penipuan di Pengadllan Negeri Balikpapan.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved