Headline
Pemerintah pelajari seluruh risiko menyusul putusan MA AS.
Pemerintah pelajari seluruh risiko menyusul putusan MA AS.
Kumpulan Berita DPR RI
KEJAKSAAN Agung Republik Indonesia melepas jabatan tiga jaksa yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat (28/6). Hal itu disampaikan Jaksa Agung Muda Intelijen (JAM Intel) Jan S Maringka dalam konferensi pers di Kantor Kejaksaan Agung, Jakarta, kemarin.
Ketiga jaksa tersebut ialah Asisten Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Agus Winoto, Kepala Seksi Keamanan Negara dan Ketertiban Umum Direktorat Tindak Pidana Umum Lain Kejati DKI Yuniar Sinar Pamungkas, dan Kepala Subseksi Penuntutan pada Aspidum Kejati DKI Yadi Herdianto.
"Kejaksaan telah melepaskan jabatan struktural terhadap Jaksa AW (Agus Winoto), YSP (Yuniar S Pamungkas), dan YH (Yadi Herdianto) dari jabatan strukturalnya di Kejati DKI Jakarta," kata Jan.
Berdasarkan hasil pemeriksaan tim penyidik JAM Intel, ketiga jaksa terindikasi melanggar kode etik dan perilaku jaksa. Saat ini, kata Jan, ketiganya diproses Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI. "Dilakukan oleh Kejati DKI Jakarta untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa kejaksaan mampu secara profesional menangani permasalahan ini," ucap Jan.
Ia mengungkapkan, Kejati DKI sedang melaksanakan proyek percontohan program reformasi birokrasi. Itu juga dilakukan dengan melakukan rotasi terhadap seluruh pejabat. "Saat ini Aspidum dijabat Roberthus Tacoy (sebelumnya Asintel Kejati DKI Jakarta), Asintel dijabat oleh Teuku Rahman (sebelumnya Kajari Jaktim), dan Kajari Jaktim dijabat oleh Yudi Kristiana (sebelumnya Kajari Salatiga dan pernah bertugas di KPK)," terang Jan.
Jan juga mengharapkan adanya kerja sama yang baik dengan KPK guna mengusut kasus ini. Hal itu juga sebagai wujud sinergi dalam pemberantasan korupsi.
Pihak Kejati DKI Jakarta menambahkan penanganan perkara yang melibatkan Agus Winoto merupakan pelimpahan dari Polda. Penanganan Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Barat hanya bersifat administratif. Semua pengendalian ada di Kejaksaan Tinggi.
Berdasarkan pemeriksaan intelijen dan pengawasan kejaksaan tidak benar ada keterlibatan Kejari Jakarta Barat terkait pelimpahan penanganan perkara tersebut.
Sambut baik
KPK menyambut baik keputusan Kejagung yang mencopot jabatan Agus Winoto sebagai Aspidum Kejati DKI Jakarta. Agus telah ditetapkan tersangka oleh KPK karena diduga menerima suap Rp200 juta dari Sendy Perico dan kuasa hukumnya Alvin Suherman. Suap diberikan agar Agus memperberat hukuman lawan Sendy dalam sidang perkara penipuan investasi Rp11 miliar di PN Jakarta Barat.
"Kami menyimak penyampaian informasi dari Kejaksaan Agung, saya kira tindakan cepat yang dilakukan tersebut memang perlu dilakukan agar pelayanan publik tetap berjalan," kata juru bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, kemarin.
Ketika menyinggung dua jaksa yang lain, Yadi Herdianto dan Yuniar Sinar Pamungkas, Febri mengakui keduanya tidak ditetapkan tersangka meski turut diamankan dalam operasi senyap tersebut. Pasalnya, tidak ada cukup bukti terhadap keduanya. (Medcom/P-2)
Wamendagri Bima Arya menyebut 500 kepala daerah terjerat korupsi sejak 2005 dan mendorong evaluasi pilkada serta digitalisasi untuk menekan praktik korupsi.
KPK menyita Rp5 miliar dari penggeledahan di Ciputat terkait kasus suap dan gratifikasi impor barang KW di Ditjen Bea Cukai Kemenkeu.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar praktik korupsi impor barang palsu atau KW yang melibatkan PT Blueray Cargo dan oknum Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Kasus ini terungkap melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Rabu, 4 Februari 2026 di Jakarta dan Lampung.
Penguatan pengawasan internal dan eksternal perlu dibarengi dengan kewenangan yang nyata, bukan sekadar formalitas administratif.
PENGUATAN sistem pengawasan hakim kembali dipertanyakan menyusul operasi tangkap tangan (OTT) terhadap hakim di Pengadilan Negeri (PN) Depok.
KETUA Pengadilan Negeri (PN) Kota Depok I Wayan Eka Mariarta dan Wakil Ketua PN Kota Depok Bambang Setyawan yang terjerat dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK diberhentikan sementara.
Jaksa Agung ST Burhanuddin perintahkan pendataan barang sitaan kasus korupsi setelah ditemukan jaksa menggunakan aset sitaan, termasuk apartemen, untuk kepentingan pribadi.
Ada perbedaan penanganan dugaan korupsi rumah dinas DPRD Kota Banjar dan Kabupaten Indramayu.
Polda Metro Jaya akan melimpahkan berkas tersangka klaster pertama kasus tuduhan ijazah Jokowi. Proses penyidikan terus berjalan dengan profesional.
KEHADIRAN mantan Komisaris Utama Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dianggap dapat menjadi landasan Kejaksaan dalam penanganan perkara Korupsi Pertamina.
Refly mengaku baru dapat informasi bahwa saksi dan ahli meringankan itu dipanggil untuk diperiksa pada Selasa (20/1).
Mereka ialah mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Roy Suryo, Ahli Digital Forensik Rismon Hasiholan Sianipar, dan Dokter Tifauziah Tyassuma alias dokter Tifa.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved