Headline
Ketegangan antara bupati dan rakyat jangan berlarut-larut.
Ketegangan antara bupati dan rakyat jangan berlarut-larut.
KPK kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT). Kali ini, Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun terjaring OTT pada Rabu (10/7) malam.
KPK menduga akan terjadi transaksi terkait izin lokasi rencana reklamasi di Kepulauan Riau. Selain itu, KPK juga mengamankan uang sebesar 6.000 dollar Singapura dalam operasi tersebut.
Nurdin Basirun diketahui merupakan Ketua Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) NasDem Kepulauan Riau. Sekjen NasDem, Johnny G Plate, membenarkan hal tersebut.
"Iya betul Gubernur Kepualauan Riau Pak Nurdin Basirun itu adalah Ketua DPW NasDem, yang hari ini sudah di bebas tugaskan melalui surat keputusan DPP," ujar Plate di gedung DPR, Jakarta, Kamis (11/7).
Plate mengatakan posisi Nurdin saat ini sudah digantikan oleh pelaksana tugas untuk sementara. Hal itu diketahui dan ditandatangani langsung oleh Ketua Umum NasDem Surya Paloh.
Baca juga: KPK Tangkap Kepala Daerah di Kepri
Selain membebastugaskan Nurdin, DPP NasDem telah mengirim tim untuk mendalami masalah tersebut. Plate menyebut sejauh ini belum mendapat kejelasan perihal informasi OTT dan kasus tersebut.
"Kami telah mengirim tim untuk melakukan semacam investigasi untuk memastikan apa sebenarnya yang terjadi disana. Karena beritanya cukup simpang siur ya ada yang menjadi tidak jelas bagi kami," tuturnya.
Meski KPK belum mengumumkan apakah Nurdin ditetapkan jadi tersangka, NasDem tetap memilih membebastugaskan Nurdin. Hal itu sebagai langkah cepat partai menanggapi adanya informasi kasus korupsi.
"Kami DPP mengambil langkah yang cepat untuk menunjukan memang kami sungguh-sungguh untuk membantu pemberantasan korupsi dan menyiapkan kader yang betul-betul terjaga dengan baik integritasnya," pungkasnya.(OL-5)
Fitroh menyebut KPK menangkap pejabat badan usaha milik negara (BUMN), dalam OTT ini. Nama lengkapnya masih dirahasiakan, saat ini.
Fitroh mengatakan operasi itu berhsil mengamankan sembilan orang.
Fitroh menjelaskan, operasi senyap itu menyeret INHUTANI V. Ada direksi badan usaha milik negara (BUMN) yang terjaring.
WAKIL Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johanis Tanak menegaskan tidak ada yang perlu ditakuti terkait rencana Komisi III DPR RI memanggil KPK untuk rapat dengar pendapat (RDP).
Instruksi ini terkait dengan penangkapan Bupati Kolaka Timur Abdul Azis yang menuai kontroversi.
KPK tengah melanjutkan OTT di Sulawesi Selatan, setelah sebelumnya melakukan OTT di Sulawesi Tenggara dan Jakarta. OTT di tiga lokasi itu berkaitan dengan dugaan suap DAK rumah sakit
KETUA Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya merespons polemik hak royalti untuk pemutaran lagu di ruang publik. Ia meminta semua pihak mengedepankan falsafah Pancasila dan tidak saling serang.
REVISI Undang-Undang PPMI harus mempertimbangkan perlindungan menyeluruh yang responsif gender dan prinsip-prinsip HAM bagi para pekerja migran Indonesia (PMI).
Partai NasDem menyatakan komitmennya untuk membuka ruang bagi generasi muda dalam dunia politik.
Ali Armunanto mengungkapkan, dalam lima tahun terakhir, NasDem telah mempersiapkan para suksesor dari jauh-jauh hari.
NasDem telah mempersiapkan suksesi kepemimpinan dengan sangat matang.
NasDem telah mempersiapkan suksesi kepemimpinan dengan sangat matang.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved