Headline
“Damai bukan sekadar absennya perang. Ia adalah kebajikan,” tulis filsuf Baruch Spinoza.
“Damai bukan sekadar absennya perang. Ia adalah kebajikan,” tulis filsuf Baruch Spinoza.
Kumpulan Berita DPR RI
KPK kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT). Kali ini, Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun terjaring OTT pada Rabu (10/7) malam.
KPK menduga akan terjadi transaksi terkait izin lokasi rencana reklamasi di Kepulauan Riau. Selain itu, KPK juga mengamankan uang sebesar 6.000 dollar Singapura dalam operasi tersebut.
Nurdin Basirun diketahui merupakan Ketua Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) NasDem Kepulauan Riau. Sekjen NasDem, Johnny G Plate, membenarkan hal tersebut.
"Iya betul Gubernur Kepualauan Riau Pak Nurdin Basirun itu adalah Ketua DPW NasDem, yang hari ini sudah di bebas tugaskan melalui surat keputusan DPP," ujar Plate di gedung DPR, Jakarta, Kamis (11/7).
Plate mengatakan posisi Nurdin saat ini sudah digantikan oleh pelaksana tugas untuk sementara. Hal itu diketahui dan ditandatangani langsung oleh Ketua Umum NasDem Surya Paloh.
Baca juga: KPK Tangkap Kepala Daerah di Kepri
Selain membebastugaskan Nurdin, DPP NasDem telah mengirim tim untuk mendalami masalah tersebut. Plate menyebut sejauh ini belum mendapat kejelasan perihal informasi OTT dan kasus tersebut.
"Kami telah mengirim tim untuk melakukan semacam investigasi untuk memastikan apa sebenarnya yang terjadi disana. Karena beritanya cukup simpang siur ya ada yang menjadi tidak jelas bagi kami," tuturnya.
Meski KPK belum mengumumkan apakah Nurdin ditetapkan jadi tersangka, NasDem tetap memilih membebastugaskan Nurdin. Hal itu sebagai langkah cepat partai menanggapi adanya informasi kasus korupsi.
"Kami DPP mengambil langkah yang cepat untuk menunjukan memang kami sungguh-sungguh untuk membantu pemberantasan korupsi dan menyiapkan kader yang betul-betul terjaga dengan baik integritasnya," pungkasnya.(OL-5)
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mengkaji lebih dalam konstruksi perkara dugaan pemerasan terkait tunjangan hari raya (THR) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang tunai senilai Rp1 miliar setelah melakukan penggeledahan terkait kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong.
OTT KPK terhadap Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rahman dan Sekda Cilacap Sadmoko Danardono menambah deretan kepala daerah yang terseret kasus korupsi. Sejak Oktober 2024 hingga Maret 2026, sedikitnya sembilan kepala daerah terjaring operasi serupa dengan pola perkara suap, gratifikasi, hingga pengumpulan dana proyek.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menanggapi OTT KPK di Cilacap dan kembali menegaskan pentingnya integritas kepala daerah serta ASN dalam pemerintahan.
Mendagri tunjuk Wabup Hendri Praja jadi Plt Bupati Rejang Lebong usai Muhammad Fikri kena OTT KPK. Roda pemerintahan dipastikan tetap berjalan.
Menurut Titi, pilkada di banyak daerah masih berlangsung dengan biaya politik yang sangat tinggi, sementara sistem pengaturan dan pengawasan dana kampanye belum berjalan efektif.
POSKO Mudik Dewan Pimpinan Wilayah Partai NasDem Jawa Tengah (Jateng) layani pemudik tetap bugar menuju kampung halaman di momen libur Lebaran 2026.
Berdasarkan perhitungan, dampak penghematan dari kebijakan tersebut sangat kecil dibandingkan total anggaran negara.
Penyaluran bantuan yang dilakukan dalam rangka Reses Masa Sidang III Tahun 2025-2026 ini diawali di Kecamatan Ciparay
Program Bestari besutan Wali Kota Sukabumi Ayep Zaki mulai tuai hasil. Dua pemuda resmi bekerja sebagai barista profesional di Arab Saudi. Simak kisahnya!
Bisa jadi kata cemooh berasal dari kata ini; atau setidaknya memiliki nalar dan rasa yang sebangun.
Kegiatan ini menandai dimulainya Safari Ramadan Partai NasDem sekaligus memperkuat konsolidasi organisasi dan silaturahmi kader dengan masyarakat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved