Headline
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
KPK kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT). Kali ini, Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun terjaring OTT pada Rabu (10/7) malam.
KPK menduga akan terjadi transaksi terkait izin lokasi rencana reklamasi di Kepulauan Riau. Selain itu, KPK juga mengamankan uang sebesar 6.000 dollar Singapura dalam operasi tersebut.
Nurdin Basirun diketahui merupakan Ketua Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) NasDem Kepulauan Riau. Sekjen NasDem, Johnny G Plate, membenarkan hal tersebut.
"Iya betul Gubernur Kepualauan Riau Pak Nurdin Basirun itu adalah Ketua DPW NasDem, yang hari ini sudah di bebas tugaskan melalui surat keputusan DPP," ujar Plate di gedung DPR, Jakarta, Kamis (11/7).
Plate mengatakan posisi Nurdin saat ini sudah digantikan oleh pelaksana tugas untuk sementara. Hal itu diketahui dan ditandatangani langsung oleh Ketua Umum NasDem Surya Paloh.
Baca juga: KPK Tangkap Kepala Daerah di Kepri
Selain membebastugaskan Nurdin, DPP NasDem telah mengirim tim untuk mendalami masalah tersebut. Plate menyebut sejauh ini belum mendapat kejelasan perihal informasi OTT dan kasus tersebut.
"Kami telah mengirim tim untuk melakukan semacam investigasi untuk memastikan apa sebenarnya yang terjadi disana. Karena beritanya cukup simpang siur ya ada yang menjadi tidak jelas bagi kami," tuturnya.
Meski KPK belum mengumumkan apakah Nurdin ditetapkan jadi tersangka, NasDem tetap memilih membebastugaskan Nurdin. Hal itu sebagai langkah cepat partai menanggapi adanya informasi kasus korupsi.
"Kami DPP mengambil langkah yang cepat untuk menunjukan memang kami sungguh-sungguh untuk membantu pemberantasan korupsi dan menyiapkan kader yang betul-betul terjaga dengan baik integritasnya," pungkasnya.(OL-5)
SIDANG kasus pemblokiran Jalan Pantura dengan terdakwa dua pentolan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) Supriyono alias Botok dan Teguh Istiyanto, memasuki babak akhir.
KPK ingatkan artis yang masuk politik untuk belajar tata kelola pemerintahan. Hal ini merespons Bupati Pekalongan Fadia Arafiq yang berdalih tidak tahu hukum karena latarbelakang pedangdut
KPK mengungkap perusahaan milik keluarga Fadia Arafiq mendominasi proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan selama 2025.
KPK menetapkan Bupati Pekalongan Fadia Arafiq sebagai tersangka tunggal kasus korupsi pengadaan barang dan jasa. Fadia ditahan hingga 23 Maret 2026.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menyegel usaha salon, restoran, hingga sejumlah mobil di rumah dinas yang diduga milik Bupati Pekalongan Fadia Arafiq.
KPK ungkap detail OTT Bupati Pekalongan Fadia Arafiq terkait dugaan suap pengadaan 'outsourcing' di Pemkab Pekalongan.
Penyaluran bantuan yang dilakukan dalam rangka Reses Masa Sidang III Tahun 2025-2026 ini diawali di Kecamatan Ciparay
Program Bestari besutan Wali Kota Sukabumi Ayep Zaki mulai tuai hasil. Dua pemuda resmi bekerja sebagai barista profesional di Arab Saudi. Simak kisahnya!
Bisa jadi kata cemooh berasal dari kata ini; atau setidaknya memiliki nalar dan rasa yang sebangun.
Kegiatan ini menandai dimulainya Safari Ramadan Partai NasDem sekaligus memperkuat konsolidasi organisasi dan silaturahmi kader dengan masyarakat.
Acara Buka Puasa Bersama di Kantor DPP NasDem di Jakarta dihadiri Surya Paloh, Puan Maharani, Sufmi Dasco, Jusuf Kalla, dan Anies Baswedan.
Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, menghadiri acara buka puasa bersama DPP NasDem
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved