Jaksa Agung: Pemberitaan OTT Jaksa Tendensius

JAKSA Agung HM Prasetyo menduga pemberitaan terkait operasi senyap oleh tim satgas Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap oknum jaksa di lingkup Kejaksaan Tinggi DKI cenderung bias.

"Meskipun ada yang benar namun ada juga pemberitaan yang tendensius. Saya pun jadi bertanya-tanya ada agenda apa di balik pemberitaan yang cenderung liar ini," ujar Prasetyo kepada wartawan, Jumat (5/7).

Menurut dia, pemberitaan bias tersebut dikaitkan dengan puteranya yang kebetulan menjabat Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat Bayu Adhinugroho Arianto. Padahal, dalam operasi yang dilakukan pada Jumat (28/6), Ketua KPK Agus Rahardjo sudah menjelaskan bahwa Bayu tidak terkait dengan kasus.

Selain isu keterlibatan Bayu, Prasetyo juga menduga operasi tangkap tangan (OTT) itu dikaitkan dengan persiapan seleksi calon pimpinan KPK dari unsur Korps Adhyaksa. Dugaan itu diakuinya semakin jelas setelah ada informasi bahwa salah satu panitia seleksi capim KPK disarankan oleh seseorang untuk tidak meloloskan kandidat berlatar jaksa.

Bahkan, terang dia, ada juga yang merilis kalau selama ini ada 8-9 jaksa yang sudah terjaring OTT. Menurut dia, jumlah jaksa di Tanah Air mencapai 10 ribu orang, sehingga tidak boleh informasi mengenai penangkapan oknum jaksa itu digeneralisasi bahwa memang kejaksaan tidak profesional.

"Saya katakan jangan digeneralisir dan jangan sampai justru mematahkan semangat dari penegak hukum, khususnya kejaksaan. Kita semua berbenah diri, kita evaluasi, dan kami berusaha untuk menjadi semakin baik lagi."

Sebagai pimpinan kejaksaan Prasetyo memastikan tidak akan menutupi, mencegah, dan melindungi siapapun anak buahnya yang kedapatan melanggar hukum. Mereka yang bersalah wajib diproses sesuai regulasi yang berlaku. Sebaliknya, jaksa berprestasi juga akan diberikan penghargaan.

Di sisi lain, imbuh dia, pemberitaan bias mengenai operasi penangkapan oleh KPK juga diduga bermuatan politis lantaran banyak kasus yang melibatkan jaksa. Apalagi muncul isu bahwa bahwa kandidat Jaksa Agung pada periode kedua pemerintah Joko Widodo sebaiknya berasal dari luar institusi.

baca juga: Rancangan E-Rekapitulasi Disambut Baik Komisi II DPR

"Isu siklus lima tahunan itu bisa saja terjadi. Saya berharap kejaksaan tetap dipegang oleh pejabat karier karena mereka yang paling tahu persis anatomi dan tugas-tugasnya. Ingat, kendaraan jaksa bukanlah kendaraan yang kalau rusak langsung ditinggalkan. Kami punya semangat untuk membenahi dan memperbaiki," tandasnya. (OL-3)