Berita Terbaru Mahkamah Konstitusi Hari Ini

Hadirkan Presiden dan Pejabat Negara Masih Relevan untuk Pembuktian Persidangan di MK

KOALISI masyarakat sipil mendesak Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menghadirkan Presiden Jokowi, 8 menteri, dan pimpinan lembaga negara untuk dimintai keterangan

Jokowi Sering Bagi Bansos di Jateng, Ini Kata Muhadjir Effendy

MENTERI Koordinator (Menko) Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy merespons pertanyaan hakim MK soal Jokowi yang sering bagi bansos di Jateng.

Sri Mulyani Sebut Forum di MK Sebagai Cara Merawat Nalar Publik

Menurut Sri Mulyani, berdiskusi di forum MK patut disyukuri karena forum tersebut bisa mendorong diskusi sehat dan refleksi nasionalisme bagi masyarakat.

Muhadjir Bantah Pembagian Bansos Terkait Pemilu

Muhadjir mafhum anggapan itu muncul lantaran waktunya berdekatan dengan Pemilu. Namun program tersebut memiliki dasar hukum.

Muhadjir Tegaskan Bantuan Beras Hingga Juni 2024 bukan Bansos Reguler

Muhadjir mengatakan beras CPP dikelola dan menjadi kewenangan Badan Pangan Nasional (Bapanas). Bantuan itu didistribusikan untuk mencapai tujuan tertentu.

Hakim MK Jadi Kunci

Wapres memastikan pemerintah tidak akan mengintervensi MK sebab lembaga peradilan itu memiliki kewenangan yang mutlak dan independen.

Tanggapi Gugatan PDIP ke PTUN, KPU Tegaskan Sengketa Hasil Pemilu Hanya di MK

KPU RI ingatkan PDIP sengketa pemilu hanya bisa diselesaikan di MK 

MK Minta 4 Menteri Hadir Tepat Waktu Pukul 8 Pagi

Ketua MK Suhartoyo mengatakan sidang bakal dimulai pukul 08.00 WIB. Seluruh pihak baik pemohon, termohon, dan pihak terkait diminta datang tepat waktu tanpa perlu dipanggil.

Moeldoko Pastikan Tak Ada Upaya Halangi 4 Menteri Hadir di MK

Pemerintah  memastikan akan mendukung upaya Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menyelesaikan sidang sengketa Pilpres 2024.

Kubu Anies-Muhaimin Bersikeras Minta MK Hadirkan Jokowi

Refly mengatakan pihaknya juga satu suara agar MK memanggil delapan pimpinan lembaga. Lembaga itu mencakup kementerian hingga institusi negara.

KSP Anggap Upaya Pemanggilan Jokowi ke MK Berlebihan

Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko menilai Mahkamah Konstitusi (MK) tidak perlu memanggil Presiden Joko Widodo (Jokowi)

Jokowi Disebut tak Cawe-Cawe Peniadaan Pilkada 2022-2023

Jokowi disebut tak cawe-cawe dalam peniadaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2022-2023. Hilangnya pilkada itu membuat kepala daerah yang masa jabatannya habis diisi penjabat (pj).

Ahli Prabowo-Gibran tak Ada yang Bantah Gugatan soal Bansos

TIM kuasa hukum Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Amin) menyoroti substansi penjelasan saksi ahli yang dihadirkan kubu Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

4 Menteri yang Dipanggil MK Diharapkan Terbuka tentang Kondisi Pemilu 2024

PRESIDEN Joko Widodo atau Jokowi memastikan empat menteri yang dimintai keterangan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) akan hadir dalam sidang sengketa PHPU 2024

Putusan KIP soal KPU Bakal Dijadikan Bukti Tambahan ke Sidang MK

PUTUSAN KIP yang mengabulkan tiga gugatan sengketa informasi Yayasan Advokasi Hak Konstitusional (Yakin) terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) bakal dibawa ke Mahkamah Konstitusi (MK)

Saling Serang BW dengan Eks Wamenkumham Eddy Hiariej di Sidang MK

Bambang Widjojanto memilih keluar dari ruang sidang ketika mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej akan memberikan keterangan.

Puan Maharani Sebut Tri Risma Siap Beri Keterangan di MK

Ketua DPP PDIP Puan Maharani memastikan Tri Rismaharini akan memenuhi panggilan Mahkamah Kostitusi.

Ahli: Penetapan Gibran Sebagai Cawapres tak Perlu Ubah Peraturan KPU

Andi Muhammad Asrun, menyatakan KPU telah mematuhi peraturan perundang-undangan dalam menetapkan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden. 

Saksi Ahli: MK tidak Bisa Mendiskualifikasi Prabowo-Gibran

Pakar hukum tata negara, Abdul Chair Ramadhan, mengkritik kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam mengadili pelanggaran administratif yang TSM pada Pemilu 2024.

KPU Diklaim Tak Langgar Etika Terima Pendaftaran Gibran

Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak melanggar etika dengan menyetujui Gibran sebagai cawapres karena mengikuti keputusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Demokrasi Tanpa Dusta

Rasch untuk Penilaian Bermakna

Hadir untuk Percaya

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia