Muhadjir Tegaskan Bantuan Beras Hingga Juni 2024 bukan Bansos Reguler

MENTERI Koordinator (Menko) Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy menjelaskan soal bantuan beras cadangan pangan pemerintah (CPP). Bantuan itu diklaim berbeda dengan bantuan sosial (bansos) biasa.

"Bantuan pangan beras CPP bukan bagian dari bansos reguler," kata Muhadjir di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Jumat (5/4).

Muhadjir mengatakan beras CPP dikelola dan menjadi kewenangan Badan Pangan Nasional (Bapanas). Bantuan itu didistribusikan untuk mencapai tujuan tertentu.

"Adapun tujuannya untuk memitigasi risiko bencana El Nino," papar mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu.

Muhadjir mengatakan pembagian beras juga diharapkan menjaga daya beli masyarakat miskin. Terutama komoditas pangan lantaran sangat penting sebagai bahan pokok.

"Program bantuan CPP yang diberikan pada Januari 2024 hingga Juni 2024 adalah program perpanjangan dari 2023," jelas dia.

Muhadjir menyebut dirinya berperan mengawal distribusi beras CPP. Hal itu guna memastikan bantuannya betul-betul sampai ke tangan yang layak.

"Termasuk memastikan prinsip-prinsip tepat waktu, tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat kualitas," tutur dia. (Z-1)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Basuki Eka Purnama