Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
TIM kuasa hukum Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Amin) menyoroti substansi penjelasan saksi ahli yang dihadirkan kubu Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Saksi ahli yang dihadirkan tidak ada yang membahas soal bantuan sosial (bansos).
"Tidak ada satupun ahli yang dihadirkan 02 yang meng-counter ahli kami yang berkaitan dengan bansos," kata anggota tim kuasa hukum Amin, Bambang Widjojanto, di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Kamis, 4 April 2024.
Bambang mengatakan polemik soal bansos sudah disampaikan ahli yang dihadirkan kubunya. Tiga ahli itu mengonfirmasi bansos memiliki dampak besar terhadap elektoral Prabowo-Gibran.
Baca juga : Gerindra Heran Keterlibatan Jokowi di Pilpres Diungkit dalam Sidang MK
"Ada tiga poin untuk menjelaskan hal tersebut," papar dia.
Bambang menyebut hal pertama ialah adanya perbedaan anggaran bansos pada Januari 2023 dengan Januari 2024. Dana yang dialokasikan melonjak hingga 400 persen.
"Januari 2023 Rp3 triliun tapi Januari 2024 hampir Rp12 triliun," ujar dia.
Baca juga : Bansos Sangat Jelas Digunakan sebagai Alat Politik, Ini Argumennya
Hal kedua, yakni impor beras dengan dalih efek El Nino. Pemerintah mengimpor tiga juta ton padahal kebutuhan dalam negeri hanya 600 ribu ton.
"Berdasarkan ahli kami, Faisal Basri, saat itu harga beras tertinggi di Indonesia di atas Rp20 ribu (per kilogram)," jelas Bambang.
Bambang menuturkan hal ketiga ialah kunjungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke sejumlah daerah. Lawatan Jokowi diduga berkaitan dengan bansos dan konsolidasi penjabat kepala daerah. (Z-7)
Penurunan kepercayaan publik itu merupakan dampak dari putusan kontroversial terkait usia Capres - Cawapres untuk Pemilihan Presiden
Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (BPP PHRI) mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) setelah naiknya tarif pajak hiburan hingga 75%.
Materi judicial review itu berhubungan dengan desain keserentakan Pilkada Serentak 2024 yang dianggap bermasalah dan melanggar konstitusi.
Permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan presiden (pilpres) telah dilayangkan pada 24 Mei lalu, yang memang menjadi tenggat akhir pengajuan permohonan.
Kekuasaan kehakiman yang merdeka berarti merdeka dari intervensi politik dan merdeka untuk menegakkan keadilan (freedom from political interference and freedom to do justice).
NEGARA yang dapat dikatakan memiliki pemerintahan konstitusional ialah negara yang pemerintahannya memperhatikan batasan yang ditentukan konstitusi.
Dengan dihapuskannya PT, setiap partai pemilu bisa mengajukan capres-cawapres di Pilpres 2029. Dengan begitu, para putra terbaik bangsa punya kesempatan jauh lebih besar untuk nyapres.
Akankah keduanya bakal memenangi pertandingan? Seberapa besar faktor Anies dan Jokowi dalam ikut menentukan sang kampiun?
Siapa sebenarnya yang menelikung Anies? Seperti apa takdir politik Anies selanjutnya?
Anies yang diusung oleh Partai NasDem sebagai bakal calon gubernur DKI Jakarta pada Pilkada 2024
Anies pun turun mencoba ikut memanen kol bersama para petani
Masyarakat menginginkan Indonesia yang lebih adil dan adil makmur bagi semua, bukan untuk sebagian.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved