Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
TIM kuasa hukum Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Amin) menyoroti substansi penjelasan saksi ahli yang dihadirkan kubu Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Saksi ahli yang dihadirkan tidak ada yang membahas soal bantuan sosial (bansos).
"Tidak ada satupun ahli yang dihadirkan 02 yang meng-counter ahli kami yang berkaitan dengan bansos," kata anggota tim kuasa hukum Amin, Bambang Widjojanto, di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Kamis, 4 April 2024.
Bambang mengatakan polemik soal bansos sudah disampaikan ahli yang dihadirkan kubunya. Tiga ahli itu mengonfirmasi bansos memiliki dampak besar terhadap elektoral Prabowo-Gibran.
Baca juga : Gerindra Heran Keterlibatan Jokowi di Pilpres Diungkit dalam Sidang MK
"Ada tiga poin untuk menjelaskan hal tersebut," papar dia.
Bambang menyebut hal pertama ialah adanya perbedaan anggaran bansos pada Januari 2023 dengan Januari 2024. Dana yang dialokasikan melonjak hingga 400 persen.
"Januari 2023 Rp3 triliun tapi Januari 2024 hampir Rp12 triliun," ujar dia.
Baca juga : Bansos Sangat Jelas Digunakan sebagai Alat Politik, Ini Argumennya
Hal kedua, yakni impor beras dengan dalih efek El Nino. Pemerintah mengimpor tiga juta ton padahal kebutuhan dalam negeri hanya 600 ribu ton.
"Berdasarkan ahli kami, Faisal Basri, saat itu harga beras tertinggi di Indonesia di atas Rp20 ribu (per kilogram)," jelas Bambang.
Bambang menuturkan hal ketiga ialah kunjungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke sejumlah daerah. Lawatan Jokowi diduga berkaitan dengan bansos dan konsolidasi penjabat kepala daerah. (Z-7)
Polemik penunjukan Adies Kadir sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) kian menegaskan pentingnya batas kewenangan antarlembaga negara.
Mahkamah Konstitusi kembali menguji UU Peradilan Militer (UU No. 31/1997) terkait kewenangan mengadili tindak pidana prajurit TNI. P
Program tersebut merupakan kebijakan penunjang yang tidak seharusnya memangkas alokasi minimal 20% anggaran pendidikan yang bersifat esensial.
Komisi II DPR menargetkan RUU Pilkada rampung 2026 demi kepastian hukum sebelum tahapan Pemilu 2029 dimulai pada 2027.
Hakim MK Saldi Isra menegaskan uji materiil KUHP dan UU ITE tidak boleh bertumpu pada kasus konkret Roy Suryo dkk. Permohonan dinilai masih lemah secara konstitusional.
Iwakum memaknai Hari Pers Nasional 2026 sebagai momentum penguatan perlindungan hukum dan konstitusional bagi kebebasan pers di Indonesia.
Prabowo Subianto dan Anies Baswedan dinilai masih menjadi dua figur utama yang sulit tergeser dalam bursa calon presiden pada Pilpres 2029.
Sebelumnya, ormas Gerakan Rakyat resmi mendeklarasikan tahun ini akan menjadi partai politik ingin Anies Baswedan menjadi Presiden Republik Indonesia.
WAKIL Ketua Umum Partai NasDem Saan Mustopa merespons langkah Partai Gerakan Rakyat yang mengusung Anies Baswedan menjadi calon presiden pada Pilpres 2029.
MANTAN Wakil Presiden Jusuf Kalla, Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo hadir dalam pengukuhan guru besar,Prof. Zainal Arifin Mochtar dan pidatonya soal demokrasi
Founder Gerakan Turun Tangan, Anies Baswedan, menyampaikan gagasan dan pemikirannya di depan seribuan anak muda dalam gelaran Turun Tangan Festival 2025.
Diketahui Anies sebelumnya dalam acara Dialog Kebangsaan di Padang menyatakan bahwa negara tidak boleh salah fokus pada proyek mercusuar yang membebani rakyat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved