Headline
Aturan itu menunjukkan keberpihakan negara pada kepentingan anak.
Aturan itu menunjukkan keberpihakan negara pada kepentingan anak.
Kumpulan Berita DPR RI
TIM kuasa hukum Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Amin) menyoroti substansi penjelasan saksi ahli yang dihadirkan kubu Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Saksi ahli yang dihadirkan tidak ada yang membahas soal bantuan sosial (bansos).
"Tidak ada satupun ahli yang dihadirkan 02 yang meng-counter ahli kami yang berkaitan dengan bansos," kata anggota tim kuasa hukum Amin, Bambang Widjojanto, di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Kamis, 4 April 2024.
Bambang mengatakan polemik soal bansos sudah disampaikan ahli yang dihadirkan kubunya. Tiga ahli itu mengonfirmasi bansos memiliki dampak besar terhadap elektoral Prabowo-Gibran.
Baca juga : Gerindra Heran Keterlibatan Jokowi di Pilpres Diungkit dalam Sidang MK
"Ada tiga poin untuk menjelaskan hal tersebut," papar dia.
Bambang menyebut hal pertama ialah adanya perbedaan anggaran bansos pada Januari 2023 dengan Januari 2024. Dana yang dialokasikan melonjak hingga 400 persen.
"Januari 2023 Rp3 triliun tapi Januari 2024 hampir Rp12 triliun," ujar dia.
Baca juga : Bansos Sangat Jelas Digunakan sebagai Alat Politik, Ini Argumennya
Hal kedua, yakni impor beras dengan dalih efek El Nino. Pemerintah mengimpor tiga juta ton padahal kebutuhan dalam negeri hanya 600 ribu ton.
"Berdasarkan ahli kami, Faisal Basri, saat itu harga beras tertinggi di Indonesia di atas Rp20 ribu (per kilogram)," jelas Bambang.
Bambang menuturkan hal ketiga ialah kunjungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke sejumlah daerah. Lawatan Jokowi diduga berkaitan dengan bansos dan konsolidasi penjabat kepala daerah. (Z-7)
Dalam sidang MK, Pemerintah melalui ahli hukum laut menegaskan bahwa kewenangan Bakamla adalah untuk koordinasi patroli terintegrasi, bukan menggantikan peran penyidik
MAJELIS Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) menyatakan tidak berwenang memeriksa aduan dugaan pelanggaran kode etik terhadap Hakim Konstitusi Adies Kadir.
PUTUSAN Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus frasa “langsung” dan “tidak langsung” dalam Pasal 21 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) menuai kritik.
Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo (tengah) bersama jajaran hakim konstitusi memimpin sidang pengucapan putusan pengujian undang-undang (PUU) di Mahkamah Konstitusi.
Kabar baik! MK putuskan penyakit kronis kini bisa masuk kategori disabilitas. Simak syarat asesmen medis dan prinsip pilihan sukarela dalam Putusan MK No. 130/2025.
MK mengabulkan sebagian permohonan pengujian UU Tipikor terkait dengan ketentuan perintangan penyidikan atau obstruction of justice.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali membuka Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Sarinah yang berada di kawasan MH Thamrin.
Acara Buka Puasa Bersama di Kantor DPP NasDem di Jakarta dihadiri Surya Paloh, Puan Maharani, Sufmi Dasco, Jusuf Kalla, dan Anies Baswedan.
Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, menghadiri acara buka puasa bersama DPP NasDem
Gubernur DKI Jakarta 2017-2022 Anies Baswedan menekankan pentingnya untuk menjalin silaturahmi antar tokoh politik bangsa.
Prabowo Subianto dan Anies Baswedan dinilai masih menjadi dua figur utama yang sulit tergeser dalam bursa calon presiden pada Pilpres 2029.
Sebelumnya, ormas Gerakan Rakyat resmi mendeklarasikan tahun ini akan menjadi partai politik ingin Anies Baswedan menjadi Presiden Republik Indonesia.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved