Headline
Indonesia tangguhkan pembahasan soal Dewan Perdamaian.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo atau Jokowi memastikan empat menteri yang dimintai keterangan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) akan hadir dalam sidang sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) 2024. Mahkamah mengagendakannya pada sidang lanjutan PHPU yang digelar Jumat (5/4).
Menanggapi itu, pendiri lembaga survei Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia atau KedaiKOPI Hendri Satrio (Hensat) menyebut ada hal positif dengan adanya para menteri yang siap memberikan kesaksian di MK.
“Ada hal positif yang kita harapkan dari para menteri untuk terbuka tentang kondisi pada saat pelaksanaan pemilu kemarin yang ada kaitannya dengan kementerian masing-masing termasuk pembagian bansos,” ungkap Hensat kepada Media Indonesia, Kamis (4/4).
Baca juga : Panggil Empat Menteri, MK Dinilai tidak di Bawah Tekanan Presiden
Hensat menyebut sidang MK cuma jadi pembenar dari program bansos dan tidak terkait pilpres semuanya tergantung bagaimana Hakim MK bertanya.
“Itukan semua tergantung dari bagaimana hakim MK nanti bertanya. Kalau menurut saya sebuah langkah maju bahkan nanti pada saat menteri hadir itu tetap disiarkan secara live oleh TV, sehingga kita bisa menyaksikan bersama-sama,” tegas Hensat.
“Mudah-mudahan makin terbuka, ini kan bukan soal menang kalah ya tapi tentang ada dugaan proses kecurangan pemilu yang harus dibuktikan,” tambahnya. (Ykb/Z-7)
Pernyataan Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara, terkait penonaktifan peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan berpotensi menyesatkan publik dan memicu penyebaran hoaks
Gus Ipul menekankan bahwa akurasi data adalah fondasi utama agar program bantuan sosial (bansos) tidak lagi salah sasaran.
KEPALA Humas BPJS Kesehatan, Rizzky Anugerah menjelaskan bahwa penonaktifan peserta penerima bantuan iuran atau PBI JK dilandasi oleh Surat Keputusan Menteri Sosial
Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyatakan keprihatinan mendalam atas tragedi bunuh diri yang dilakukan oleh YBS, 10.
Jawa Timur tercatat sebagai provinsi dengan jumlah SR terbanyak se-Indonesia. Dari 166 titik SR yang diresmikan, 26 di antaranya adalah SR yang dimiliki Provinsi Jawa Timur.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf meninjau langsung penyaluran Bantuan Langsung Tunai Kesejahteraan Rakyat (BLT Kesra) hari terakhir yang dilaksanakan di Kantor Pos Cikini, Jakarta Pusat.
Dalam sidang MK, Pemerintah melalui ahli hukum laut menegaskan bahwa kewenangan Bakamla adalah untuk koordinasi patroli terintegrasi, bukan menggantikan peran penyidik
MAJELIS Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) menyatakan tidak berwenang memeriksa aduan dugaan pelanggaran kode etik terhadap Hakim Konstitusi Adies Kadir.
PUTUSAN Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus frasa “langsung” dan “tidak langsung” dalam Pasal 21 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) menuai kritik.
Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo (tengah) bersama jajaran hakim konstitusi memimpin sidang pengucapan putusan pengujian undang-undang (PUU) di Mahkamah Konstitusi.
Kabar baik! MK putuskan penyakit kronis kini bisa masuk kategori disabilitas. Simak syarat asesmen medis dan prinsip pilihan sukarela dalam Putusan MK No. 130/2025.
MK mengabulkan sebagian permohonan pengujian UU Tipikor terkait dengan ketentuan perintangan penyidikan atau obstruction of justice.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved