Headline
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
PRESIDEN Joko Widodo atau Jokowi memastikan empat menteri yang dimintai keterangan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) akan hadir dalam sidang sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) 2024. Mahkamah mengagendakannya pada sidang lanjutan PHPU yang digelar Jumat (5/4).
Menanggapi itu, pendiri lembaga survei Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia atau KedaiKOPI Hendri Satrio (Hensat) menyebut ada hal positif dengan adanya para menteri yang siap memberikan kesaksian di MK.
“Ada hal positif yang kita harapkan dari para menteri untuk terbuka tentang kondisi pada saat pelaksanaan pemilu kemarin yang ada kaitannya dengan kementerian masing-masing termasuk pembagian bansos,” ungkap Hensat kepada Media Indonesia, Kamis (4/4).
Baca juga : Panggil Empat Menteri, MK Dinilai tidak di Bawah Tekanan Presiden
Hensat menyebut sidang MK cuma jadi pembenar dari program bansos dan tidak terkait pilpres semuanya tergantung bagaimana Hakim MK bertanya.
“Itukan semua tergantung dari bagaimana hakim MK nanti bertanya. Kalau menurut saya sebuah langkah maju bahkan nanti pada saat menteri hadir itu tetap disiarkan secara live oleh TV, sehingga kita bisa menyaksikan bersama-sama,” tegas Hensat.
“Mudah-mudahan makin terbuka, ini kan bukan soal menang kalah ya tapi tentang ada dugaan proses kecurangan pemilu yang harus dibuktikan,” tambahnya. (Ykb/Z-7)
Bagi para guru, Gus Ipul menekankan pentingnya memahami potensi siswa terutama hasil talent mapping, menguasai kurikulum, serta terus berinovasi dalam metode pembelajaran.
Sekolah Rakyat memadukan beragam program yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto.
Selain mempersiapkan sarana dan prasarana sekolah rakyat, Kementerian Sosial juga menggelar pelatihan untuk mendukung kualitas pengajaran
Sebelumnya, ditemukan lebih dari 1,9 juta penerima bantuan yang tidak sesuai kriteria (inclusion error), serta sejumlah warga yang layak tetapi belum masuk daftar (exclusion error).
Banjir rob selama ini menjadi bencana langganan yang dialami warga di Desa Eretan Kulon. Rob bahkan tidak datang hanya sekali, namun bisa dua kali dalam sehari.
Dua strategi di atas membutuhkan sinergi dari berbagai pihak agar berhasil. Termasuk dalam hal ini sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.
Mahkamah Konstitusi telah memutuskan bahwa biaya transportasi LPG 3 kilogram (kg) bukan merupakan obyek pajak. Hal itu ditegaskan MK pada putusannya nomor 188/PUU-XXII/2024.
Fajri menilai proses pemilihan oleh DPR tidak sesuai dengan tata cara pemilihan hakim konstitusi dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK).
Jalan keluarnya antara lain mengkodifikasi semua undang-undang terkait pemilu dan politik ke dalam satu payung hukum tunggal, mungkin melalui metode omnibus law.
Pakar Hukum Tata Negara (HTN) Feri Amsari menyoroti proses seleksi calon hakim Mahkamah Konstitusi (MK) yang akan menggantikan posisi hakim Arief Hidayat.
Koordinator Tim Kuasa Hukum Iwakum, Viktor Santoso Tandiasa, menilai Pasal 8 UU Pers tidak memberikan kepastian hukum bagi wartawan
Masa jabatan keuchik tetap sesuai Pasal 115 ayat (3) Undang-Undang nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yakni dibatasi enam tahun.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved