Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
PEMANGGILAN empat menteri (menteri keuangan, menko perekonomian, menteri sosial, dan menteri PMK) oleh Mahkamah Konstitusi (MK) untuk bersaksi di sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) disambut dengan baik oleh publik. Pengamat politik Ray Rangkuti menilai langkah itu menjadi angin segar dan memberi harapan kepada publik soal integritas MK.
"Ini bukti kalau sekarang MK sudah tidak lagi di bawah tekanan presiden. Kalau dulu kan di bawah tekanan. Sekarang mereka memanggil empat menteri. Padahal dari awal sudah dicegah oleh lawyer-lawyer dari 02. Namun MK menerima permintaan untuk memanggil menteri dan MK sudah panggil keempat menteri itu untuk bersaksi besok," ujar Ray dalam diskusi Hak Angket Dihambat, Terhambat atau Lolos di Jakarta Pusat, Rabu (3/4).
Ray juga turut mendorong agar MK berani memanggil Presiden Joko Widodo. Sebab, presidenlah yang sebenarnya memiliki keterlibatan langsung atas semua kekacauan dan kecurangan di pemilu kemarin. Presiden yang secara terang-terangan mengungkapkan akan cawe-cawe dan ikut campur dalam kontestasi politik.
"Kemarin mengancam Megawati harus dihadirkan di sidang MK. Untung dari 03 mengiyakan. Kalau menurut saya, kalau Mega hadir, Jokowi justru lebih urgen untuk dihadirkan di sidang MK. Karena sesungguhnya objek dari sidang MK itu kan ada dua, pertama dugaan adanya manipulasi, lalu kedua pidana penyalahgunaan kekuasaan oleh presiden," terang Ray.
"Karena itu yang harus dipanggil MK bukan para menterinya. Seharusnya langsung Presiden RI Joko Widodo. Karena dia yang dianggap melakukan tindakan penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan elektoral dan kepentingan pribadi," pungkasnya. (Z-2)
Indonesia telah memiliki pemimpin nasional dari berbagai latar belakang, mulai dari militer (TNI) hingga sipil, tetapi belum ada yang berasal dari korps kepolisian.
Core memprediksi pertumbuhan ekonomi di kuartal I 2025 akan lebih rendah jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi pada kuartal I 2024.
Pemilu serentak nasional terdiri atas pemilihan presiden dan wakil presiden, DPR RI, dan DPD RI.
WAKIL Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi menyoroti kompleksitas Pemilu serentak atau yang berlangsung bersamaan, terutama dalam konteks pemilihan legislatif dan presiden
Usulan tersebut berkaca pada pelaksanaan Pilpres, Pileg, dan Pilkada serentak pada 2024 yang membuat penyelenggara Pemilu memiliki beban yang berat.
DIREKTUR Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI), Adi Prayitno menilai Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka membutuhkan Partai Golkar sebagai kendaraan berkiprah di dunia politik.
Menurut Perludem, putusan MK sudah tepat karena sesuai dengan konsep pemilu yang luber dan jurdil, dan disertai dengan penguatan nilai kedaulatan rakyat.
PARTAI politik di DPR begitu reaktif dalam merespons Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 135/PUU-XXII/2025.
KETUA Badan Legislasi DPP PKS Zainudin Paru mengapresiasi Mahkamah Konstitusi (MK) yang menahan diri dengan menolak putusan terkait ketentuan persyaratan pendidikan capres-cawapres,
Jimly Asshiddiqie meminta para pejabat dapat membiasakan diri untuk menghormati putusan pengadilan.
Apabila ada sesuatu isu tertentu yang diperjuangkan oleh pengurus atau aktivis, kemudian gagasannya tidak masuk dalam RUU atau dalam UU langsung disebut partisipasi publiknya tidak ada.
Wakil Ketua Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR RI 2024-2029 Rambe Kamarul Zaman berharap jangan sampai terjadi kesalahpahaman politik atas putusan MK 135 tersebut.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved