Panggil Empat Menteri, MK Dinilai tidak di Bawah Tekanan Presiden

PEMANGGILAN empat menteri (menteri keuangan, menko perekonomian, menteri sosial, dan menteri PMK) oleh Mahkamah Konstitusi (MK) untuk bersaksi di sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) disambut dengan baik oleh publik. Pengamat politik Ray Rangkuti menilai langkah itu menjadi angin segar dan memberi harapan kepada publik soal integritas MK.

"Ini bukti kalau sekarang MK sudah tidak lagi di bawah tekanan presiden. Kalau dulu kan di bawah tekanan. Sekarang mereka memanggil empat menteri. Padahal dari awal sudah dicegah oleh lawyer-lawyer dari 02. Namun MK menerima permintaan untuk memanggil menteri dan MK sudah panggil keempat menteri itu untuk bersaksi besok," ujar Ray dalam diskusi Hak Angket Dihambat, Terhambat atau Lolos di Jakarta Pusat, Rabu (3/4).

Ray juga turut mendorong agar MK berani memanggil Presiden Joko Widodo. Sebab, presidenlah yang sebenarnya memiliki keterlibatan langsung atas semua kekacauan dan kecurangan di pemilu kemarin. Presiden yang secara terang-terangan mengungkapkan akan cawe-cawe dan ikut campur dalam kontestasi politik.

"Kemarin mengancam Megawati harus dihadirkan di sidang MK. Untung dari 03 mengiyakan. Kalau menurut saya, kalau Mega hadir, Jokowi justru lebih urgen untuk dihadirkan di sidang MK. Karena sesungguhnya objek dari sidang MK itu kan ada dua, pertama dugaan adanya manipulasi, lalu kedua pidana penyalahgunaan kekuasaan oleh presiden," terang Ray.

"Karena itu yang harus dipanggil MK bukan para menterinya. Seharusnya langsung Presiden RI Joko Widodo. Karena dia yang dianggap melakukan tindakan penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan elektoral dan kepentingan pribadi," pungkasnya. (Z-2)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Wisnu Arto Subari